Gunawan/Radar Jogja
DENGAN HATI: Seorang pendidik mengajari anak berlatih menari dalam acara milad Yayasan PAUD Ulul Azmi Wonosari, kemarin (8/2)

GUNUNGKIDUL – Dompet Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) di Gunungkidul mulai tebal tahun ini. Karena, pemerintah pusat menggelontorkan anggaran hingga miliaran rupiah.

Namun dana besar tersebut bukan untuk insentif guru. Melainkan sebagai sarana operasional sekolah.

Kabid PAUD, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul Supriyadi mengatakan, anggaran diambil dari dana alokasi khusus (DAK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Besarannya Rp 14 miliar,” kata Supriyadi, ditemui pada acara Milad ke-3 Yayasan Ulul Azmi Mardika PAUD Islam Terpadu Purwosari, Baleharjo,Wonosari, kemarin (8/2).

Ia melanjutkan, anggaran tersebut diberikan pada lembaga pendidikan, meliputi TK, kelompok bermain, satuan PAUD sejenis (SPS), hingga tempat penitipan anak (TPA). Saat ini tengah dilakukan verifikasi dan menunggu petunjuk teknis pusat.

“Untuk progresnya, nanti kami akan menggelar rapat koordinasi tahap awal di Surabaya untuk membahas program tersebut,” paparnya.

Menurut Supriyadi, gelontoran dana tersebut sebagai perhatian pusat pada pengembangan PAUD. Ini sekaligus dorongan agar kualitas pendidikan anak bisa meningkat.

“Bentuk perhatian pemkab sendiri, melalui perbub juga dialokasikan untuk bersinergi dengan masing-masing desa, sesuai kemampuan untuk memberikan stimulasi pada guru pendidik,” terangnya.

Bantuan pusat lewat DAK merupakan biaya operasional yang peruntukannya bukan honor. Pemerintah pusat sudah berupaya menyediakan insentif pada pendidik. Namun jumlahnya masih sedikit, yakni 20 persen yang terakses.

“Khusus untuk DAK sebesar Rp 14 miliar tersebut bakal disalurkan untuk 1.200 lembaga. Pemberian besaran dana disesuaikan jumlah siswa. Bila siswa lebih dari 20 diberikan Rp 12 juta. Namun, lembaga pendidikan yang siswanya kurang dari 20, setiap anak dialokasikan Rp 600 ribu,” ungkapnya.

Terkait teknis mendapatkan bantuan, pihak lembaga mengajukan semacam usulan atau proposal ke provinsi. Tentu ada kreteria penerima bantuan. Namun Supriyadi berharap kriteria tak memberatkan.

“Misalnya, berbadan hukum dan terdaftar di Kemenkumham. Berbadan hukum tentu baik, tapi kami berharap jangan sampai ke sana,” ucapnya.

Ia menegaskan, pemkab berupaya melalukan gerakan akreditasi pada lembaga PAUD. Ini penting lantaran akreditasi menjadi salah satu syarat meningkatkan kualifikasi.

Ketua Yayasan PAUD Ulul Azmi Mardika Gunungkidul Marni menyambut baik informasi rencana gelontoran dana pusat. Alokasi dana merupakan bentuk perhatian pemerintah pada pembangunan pendidikan PAUD.

“Karena pendidikan sejak dini menjadi cukup penting pada pengembangan kecerdasan siswa,” kata Marni.(gun/hes/ong)