JOGJA – Tudingan pencemaran citra Humas Pemkab Bantul yang dilakukan oleh salah satu event organizer (EO) mendapatkan tanggapan dari AB Progress. Menyikapi keterangan dari Kabag Humas Pemkab Bantul yang disampaikan ke media, membuat pihak AB Progress kaget. Pasalnya, dari seluruh keterangan yang disampaikan Bagian Humas Setda Bantul banyak yang harus diklarifikasi.

Dalam surat yang disampaikan AB Progress ke Radar Jogja yang ditandatangani Pimpinan AB Progress Lingga, JBP, SE menyatakan dalam kurun waktu lebih dari sembilan hari terakhir, sebelum terbit sikap yang disampaikan Kabag Humas Pemkab Bantul, pihak EO sudah berupaya untuk duduk bersama. Tak hanya dengan Kabag Humas Bantul dan stafnya, tetapi juga dengan Penjabat Bupati Bantul Sigit Sapto Raharjo. Itu dilakukan guna upaya persamaan pemahaman terhadap kegiatan yang dimaksud.

“Namun saudara Kabag Humas menolak mengagendakan pertemuan dengan Pj Bupati Bantul. Sampai melontarkan perkataan “tak ada urusan saya dengan Pj Bupati”. Maka, kami memandang tidak ada titik temu, sehingga kami langsung melakukan komunikasi intensif dengan Pak Pj Bupati,” ujar Lingga yang disampaikan melalui surat, kemarin (9/2).

Sedangkan terkait pengakuan Kabag Humas yang menyatakan tidak mengenal AB Progress, pihak EO beranggapan yang bersangkutan lupa. “Sebab, bukan kali pertama kami berperan mengelola keuangan atau partisipasi Pemkab Bantul atas kegiatan yang dikelola oleh AB Progress,” ujarnya.

Kaitannya dengan dugaan pencemaran citra Humas Pemkab Bantul oleh AB Progress, hal itu tidak tepat dan sangat berlebihan. Hal itu berdasarkan atas pembahasan dalam ruang kerja Pj Bupati Bantul Sigit Sapto Raharjo pada 5 Januari 2016 pukul 9.40 WIB bersama Kabag Humas. Dari rapat itu disimpulkan bahwa Pj Bupati menunjuk Kabag Humas dan salah satu staf menjadi bagian dari konfirmasi surat.

“Kabag Humas paraf surat Pj Bupati, di satu sisi staf humas tidak berkenan mencantumkan nomor ponselnya sebagai contact person. Sehingga cukup mencantumkan nomor telepon kantor humas saja,” ujarnya.

Mengenai surat Pj Bupati Bantul tanggal 5 Januari 2016 yang diterima AB Progress, kabarnya pemkab telah menerbitkan surat perihal pencabutan surat dimaksud. Namun, sampai sejauh ini, pihak EO belum mengetahui bahkan tidak diundang perihal dasar dan alasan pencabutan surat edaran tersebut. Sehingga AB Progress merasa tidak ada masalah.

Terkait dugaan AB Progress mengharuskan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berpartisipasi dalam pemasangan iklan, sementara AB Progress sendiri menyediakan space secara gratis, serta tidak pernah mengirimkan surat Pj Bupati ke SKPD se-Kabupaten Bantul. Pihak EO hanya menghubungi satu orang melalui telepon untuk mencari informasi sekiranya ada rekanan yang bisa diundang menjadi bagian menyemarakkan mangayubagyo pelantikan bupati dan wakil bupati.

“Kami membenarkan mengirim proposal lampiran dari surat Pj Bupati Bantul ke perusahaan daerah. Ada yang berkenan dengan anggaran yang sudah ditentukan oleh AB Progress, namun dua hari berikutnya di-cancel dengan alasan akan menerbitkan sendiri,” ungkapnya.

Perihal pemaksaan, AB Progress bersikap professional, sehingga tidak pernah melakukan pemaksaan dalam menghimpun calon partisipan. Hal yang dilakukan hanya sekadar memprospek dan follow up secara professional.

Sementara itu, terkait kerabat keraton, AB Progress tidak ada hubungan bisnis dengan yang bersangkutan dan tidak termasuk dalam struktur kepengurusan maupun kepemilikan. AB Progress juga bukan anak cabang dari perusahaan manapun.

“Dengan berjalannya waktu, saya dan bersangkutan dituduh melakukan rencana penipuan. Namun, hal tersebut sudah dapat dimaklumi bersama. Pertemuan AB Progress dengan yang bersngkutan ke Pj Bupati Bantul adalah pertemuan dengan kepentingan berbeda,” ungkap Lingga.

Selanjutnya, AB Progress diberikan kesempatan untuk presentasi rencana kegiatan dan Pj Bupati Bantul merespons positif atas presentasi yang disampaikan. Selanjutnya, diberikan arahan untuk berkoordinasi dengan Humas Pemkab Bantul.

Perihal media cetak atau koran harian, AB Progress yang menentukan sendiri media yang dianggap cocok menjadi sarana publikasi. Artinya, bukan pemerintah atau pejabat terkait yang menentukan media yang akan dijadikan sarana publikasi mangayubagyo pelantikan itu.

Adapun maksud dan tujuan mencantumkan lebih dari satu media adalah strategi, sebatas menyampaikan keterangan tanpa perlu menyampaikan penjelasan pada calon partisipan. Sehingga AB Progress tidak dianggap menjual kucing dalam karung dalam kegiatan yang dimaksud.

“AB Progress sesungguhnya berharap lebih dari satu media cetak (seluruh media yang ada di DIJ) menjadi sarana publik AB Progress atas berbagai persyaratan yang harus dipenuhi,” terangnya.

Sehubungan dengan harga yang ditawarkan adalah bagian dari strategi manajemen. Mahal atau tidak harga penawaran yang disampaikan ke calon partisipan adalah relatif. Hal menentukan harga itu merupakan strategi pemasaran yang dilakukan, sehingga fungsinya menjadi strategi subsidi silang.

Menurut Lingga, perlu dijelaskan kegiatan yang dikoordinir ada di Kabupaten Bantul dan Sleman. Bahwa kegiatan yang ada merupakan kegiatan Pemkab Bantul berdasarkan Pj Bupati yang diterbitkan dan diserahkan ke AB Progress. Selanjutnya, teknis dan mekanismenya bisa menghubungi Humas Bantul.

“Sedangkan kegiatan di Sleman, sepenuhnya adalah kegiatan AB Progress. Dengan demikian, AB Progress yang mengimbau calon partisipan untuk menghubungi kami terkait teknis dan mekanismenya,” tutupnya. (ila/ong)