JOGJA-Tahapan pemilihan wali (Pilwali) Kota Jogja 2017 akhirnya sudah ada kepastian. Salah satunya mengenai tanggal coblosan. KPU RI telah menetapkan 15 Februari 2017 untuk pelaksanaan coblosan Pilwali dan Pilbup Serentak. “Itu sudah pasti. Kami sudah tetapkan dan konsultasikan ke DPR,” tandas Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di KPU DIJ, kemarin (11/2).

Ferry menjelaskan, yang telah diputuskan memang baru tanggal coblosan. Sedangkan tahapan pelaksanaan, masih dalam proses. Saat ini, KPU baru akan melakukan uji publik terhadap tahapan pelaksanaan yang nantinya berbentuk Peraturan KPU itu. “Kemudian kami konsultasikan ke pemerintah dan DPR,” katanya.

Namun, untuk tahapan persiapan, KPU Kota Jogja sebagai regulator Pilwali sudah bisa memulai. Sejak anggaran cair, KPU Kota Jogja sudah bisa melaksanaan tahapan persiapan. Persiapan itu seperti penguatan internal dengan pembentukan panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok panitia pemungutan suara. “Sehingga, saat pelaksanaan tinggal jalan,” tambahnya.

Ia menegaskan, jika menanti peraturan KPU hal tersebut harus menanti paling cepat awal Maret. Makanya, untuk persiapan, KPU Kota Jogja harus lebih cepat memulai tahapan awal. “Bisa mulai dengan kesiapan sumber daya manusia di internal KPU daerah, maupun kesekretariatan serta infrastruktur pendukung seperti sistem informasi,” jelasnya.

Selain coblosan, tahapan yang sudah pasti adalah mengenai pendaftaran calon independen dan dari partai politik. Sesuai dengan rencana, tahapan pendaftaran itu akan mulai pada Mei untuk independen dan Agustus untuk parpol. “Untuk dukungan, sudah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ada penurunan jumlah dukungan yang harus dikumpulkan oleh bakal calon dari jalur independen,” jelasnya.

Kota Jogja yang jumlah penduduknya berkisar 250 ribu hingga 500 ribu jiwa, dukungan minimal ialah 8,5 persen dari daftar pemilih terakhir. Jumlah dukungan minimal yang harus dipenuhi sekitar 25 ribu dukungan.

Ketua KPU Kota Jogja Wawan Budiyanto masih tengah menyiapkan berkas administrasi berupa naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebagai dasar pencairan anggaran Pilwali. “Kalau nominalnya sudah disetujui dewan maupun pemkot, yakni sebesar Rp 14,9 miliar. Sekarang kami siapkan NPHD-nya supaya saat tahapan dimulai.Anggaran juga sudah ada kepastian cair,” jelasnya. (eri/dino/ong)