GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
HITUNG KOIN: (Dari kiri) Budiyono, Agung Budi, dan Sugiyadi, tiga dari lima PKL Gondomanan menghitung koin yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat seusai sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Jogjakarta, Kamis (11/2).
JOGJA – Pengadilan Negeri Kota Jogjakarta menggelar sidang gugatan terhadap lima orang PKL di Jalan Brigjen Katamso, Kamis (11/2) kemarin. Majelis hakim yang diketuai Suwarno, SH memutuskan mengabulkan sebagian tuntutan penggugat dalam sidang dengan agenda putusan tersebut.

Majelis hakim mengabulkan satu poin gugatan yakni, tergugat (lima PKL) terbukti melakukan perbuatan hukum karena menempati tanah yang bukan miliknya. Mereka diminta untuk mengosongkan lahan yang menjadi sengketa tersebut. Sedangkan untuk gugatan ganti rugi sebesar Rp 1,2 miliar tidak dikabulkan oleh majelis hakim.

Terkait keputusan itu, kuasa hukum lima PKL Gondomanan dari LBH Jogja menilai ada kejanggalan dalam pengambilan keputusan oleh majelis hakim dalam sidang gugatan Rp 1,2 miliar tersebut. Menurut kuasa hukum tergugat, ada ketidakkonsistenan antara pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Kuasa Hukum LBH Jogja Rizki Fatahilah menjelaskan, dalam pertimbangan majelis hakim mengakui jika surat kekancingan dari Keraton Jogjakarta adalah perjanjian sewa-menyewa. Namun, dalam putusan gugatan justru PKL yang dinyatakan melanggar hukum, bukan Keraton yang menyewakan lahan yang sudah ditempati orang lain.

“Penyewa dalam hal ini Eka Aryawan tidak bisa menikmati haknya, padahal dia sudah membayar sewa ke pihak pemberi sewa yakni Keraton, yang diwaliki oleh Panitikismo,” katanya pada wartawan usai sidang putusan di PN Kota Jogjakarta, kemarin (11/2).

Menurutnya, Keraton Jogja seharusnya membereskan segala urusan sebelum memberikan sewa tanah kekancingan. Namun faktanya tidak, keraton sudah merugikan penyewa karena menyewakan tanah yang masih dipakai orang lain.

“Yang digugat seharusnya Panitikismo Keraton, yang dituntut ganti rugi harusnya Panitikismo Keraton, bukan PKL,” terangnya.

Dia melihat putusan ini bisa menjadi preseden buruk. Sebab, orang-orang yang menempati tanah milik keraton bisa digusur seenaknya saja ketika surat kekancingan diberikan pada penyewa. Semua orang akan terancam dengan surat kekancingan, karena sewaktu-waktu bisa digusur. “Seharusnya tidak seperti ini, serta merta seenaknya menggusur. Dengan putusan ini sangat memungkinkan dilakukan proses hukum lanjutan,” jelasnya.

Sementara itu, penasihat hukum penggugat Eka Aryawan, Oncan Poerba mengaku, belum puas dengan keputusan majelis hakim. Sebab, hanya sebagian dari tuntutan kliennya yang dikabulkan majelis.

“Dengan adanya keputusan ini menunjukkan klien kami memiliki hak atas tanah yang saat ini ditempati. Kami masih pikir-pikir,” jelas Oncan Poerba.

Sementara itu, usai sidang para PKL mengaku kecewa dengan putusan oleh majelis hakim. Mereka lantas menghitung koin yang berhasil dikumpulkan selama ini dari masyarakat usai sidang. Koin itu semula dikumpulkan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 1,2 miliar. Namun, kini uang yang terkumpul akan digunakan untuk membayar biaya sidang yang dibebankan kepada tergugat sebesar Rp 1.186.000.

Sesuai dengan hasil putusan oleh majelis hakim yang memenangkan gugatan penggugat, kelima PKL harus meninggalkan tempat yang selama ini digunakan sebagai tempat berjualan mereka.

Sebagai pengingat, kasus ini bermula ketika lima PKL yang menempati lokasi di salah satu sudut Gondomanan digugat Rp 1,2 miliar karena dituding menempati tanah tanpa izin. Sementara, tanah yang dipakai tersebut sudah disewa oleh Eka Aryawan yang dibuktikan dengan adanya surat kekancingan dari Keraton Jogja. (riz/ila/ong)