RADAR JOGJA FILE
BERSAING: Masih banyak tenaga kelistrikan yang belum memperoleh sertifikasi. Padahal adanya sertifikasi penting untuk bisa bersaing dalam menghadapi MEA.

 
JOGJA – Kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu yang menjadi perhatian DPD Asosiasi KontraktorListrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) DIJ. Terutama dalam menghadapai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Tapi, kendala pelatihan dan peralatan yang relatif mahal menjadi penghambatnya. Padahal untuk bersaing harus memiliki sertifikat.

Ketua DPD AKLI DIJ Aji Karnanto mengaku, sertifikasi bagi para pekerja dibidang ketenagalistrikan mutlak diperlukan dalam persaingan MEA. Terlebih kendala AKLI di bidang tenaga kerja yang sangat kekurangan. “Dalam artian bukan masalah kekurangan jumlah atau kuantitas tenaga kerja. Tapi, kualitas tenaga kerja yang mumpuni, siap pakai, dan bersertifikat,” ujarnya seusai beraudiensi dengan Plt Asisten Sekprov DIJ Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kristiana Swasti, kemarin (11/2).

Menurutnya, AKLI mempunyai keterbatasan untuk memberikan sertifikasi tenaga kerja. Sebab, sertifikat tersebut bersifat perorangan atau pribadi. Jika sudah ada tenaga kerja yang mengantongi sertifikat, biasanya akan segera pindah kerja. Banyak pekerja yang kemudian beralih kerja di bidang perhotelan dan lainnya.

“Antara pertumbuhan tenaga kerja kelistrikan dengan kesempatan kerja sebetulnya tidak imbang,” ungkap Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Jogja ini.

Selain itu, persoalan yang dihadapi dalam hal pelatihan yakni biaya. Diungkapkan, dibutuhkan biaya yang cukup mahal untuk pelatihan bidang listrik. Peralatan yang dipakai juga hanya bisa sekali pakai. Dia mencontohkan, seperti untuk pemasangan jointing cable atau pelatihan dasar dengan memotong kabel atau pipa. Menurutnya untuk pelatihan dibidang kelistrikan harus dengan praktik tidak bisa hanya mengandalkan teori. “Material itu kan juga hanya sekali pakai, setelah itu dibuang, belum lagi hanya bisa digunakan untuk beberapa orang saja,” ungkapnya.

AKLI DIJ yang kini beranggotakan 90 kontraktor ini sebenarnya sudah banyak yang mengantongi sertifikat dari PLN. Namun, masih banyak yang belum memiliki sertifikat. Jumlahnya sekitar 900an orang. “Untuk itu, kami butuh bantuan dari Pemprov DIJ dalam pelatihan,” tuturnya.

Plt Asisten Sekprov DIJ Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kristiana Swasti mengatakan, untuk memfasilitasi pelatihan dan sertifikasi akan diupayakan. Nantinya bisa melalui Disnakertrans, Dinas PUP-ESDM mauapun Disdikpora. “Masukan AKLI nanti bisa disampaikan ke Gubernur DIJ,” tuturnya. (pra/ila/ong)