SETIAKY A. KUSUMA/RADAR JOGJA
TERSANGKA PENJUAL: Para penjual miras oplosan yang berhasil diamankan petugas. Mereka merupakan penjual miras oplosan di Ambarrukmo dan Seyegan, Sleman.
 

SLEMAN – Penjualan bahan berbahaya yang menjadi bahan baku miras oplosan akan lebih diperketat. Itu menyusul kasus tewasnya 26 orang akibat miras oplosan belum lama ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolda DIJ Brigjen Pol Erwin Triwanto.

Dia meminta kepada jajaran kepolisian untuk lebih memperketat dan mengawasi peredaran bahan-bahan baku minuman keras. Hal itu mengingat beberapa waktu belakangan terbukti miras oplosan menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit.

“Kita minta mekanisme mendapatkan bahan baku diperketat. Tidak hanya pemeriksaan penjual saja, tapi juga yang menjual bahan baku,” katanya kepada wartawan di Mapolres Sleman, Kamis (11/2).

Hal itu dilakukan, karena, selama ini bahan baku miras masih dijual bebas. “Seyogyanya meninggalkan identitas ke penjual. Atau memberikan laporan ke petugas aparat untuk laporan,” katanya.

Kapolda mengatakan, selama ini, kepolisian hanya terpaku menjerat penjualnya saja, belum mengarah pada sumber bahan baku. “Kita pelajari undang-undangnya, dan berharap bisa menjerat ke arah sana, minimal pengawasan. Agar bahan baku berbahaya bagi kesehatan dapat terawasi dan ketat peredarannya,” paparnya.

Selama ini diakuinya, bahan baku dijual bebas tidak ada aturan dan larangan untuk menjualnya. Ke depan akan dibicarakan ke pemda setempat menyangkut penjual bahan baku. Setidaknya bisa ada perda yang mengaturnya. “Sumbernya dari dalam Jogja, di toko bahan kimia dan dijual literan,” ungkapnya.

Kasat Reskrim Polres Sleman AKP Sepuh Siregar mengatakan, total tersangka miras oplosan di Sleman ada lima orang, sedangkan korban 26 orang. Sebanyak 22 orang korban membeli miras oplosan dari tersangka Sasongko. Sedangkan empat lainnya membeli dari pelaku di Kecamatan Seyegan, Sleman.

Polres Sleman masih mendalami sumber dari bahan baku miras yang menelan puluhan korban tersebut. Termasuk menunggu hasil pemeriksaan sampel miras yang dikirim ke labfor Semarang. Mengenai hasil pemeriksaan RSUP dr Sardjito yang menyebutkan kandungan ethanol dan methanol, hal itu bisa menjadi data pembanding. “Kita tetap berpatokan pada labfor Semarang,” tegasnya.

Ditanyakan mengenai instruksi kapolda, AKP Sepuh mengatakan, Polres Sleman akan memperketat dan mengawasi penjualan bahan baku ethanol dan methanol. Dalam waktu dekat akan dibahas bersama dinas kesehatan dan perdagangan.

RUU Larangan Minol Perlu Kajian Mendalam

Sementara itu, DPR RI berencana memberlakukan RUU Pelarangan Minuman Beralkohol (mihol). Hanya, pemberlakuannya tetap membutuhkan kajian mendalam. Sebab, dilihat dari sejarah di Nusantara, sudah sejak zaman kerajaan warga telah mengenal alkohol dalam ritual keagamaan dan bagian dari jamuan agung beberapa keraton.

Antropolog dan peneliti independen Raymon Michael Menot mengatakan, dari beberapa penelitian yang dilakukan di Manado, Palangkaraya, Jogja, dan Solo menyebutkan minuman beralkohol telah ada sejak lama di Nusantara. Hal itu mengingat manusia menciptakan budaya bertahan hidup, dengan makan dan minum menyesuaikan lingkungannya.

“Di beberapa daerah yang dingin, masyarakat menciptakan minuman untuk menghangatkan. Selain itu, masyarakat kita komunal dan senang berkumpul,” katanya.

Mihol juga diminum tidak sendirian, namun bersama-sama seperti dalam upacara adat. Para pendeta melibatkan minuman beralkohol dalam memimpin upacara. “Saat berbicara dengan roh frekuensinya haruas sama. Dan, minuman itu menurunkan frekuensinya sampai kesadaran hilang,” ujarnya saat diskusi di Auditorium Filsafat UGM, kemarin (11/2).

Di beberapa daerah, menurutnya, mihol digunakan untuk para pekerja, utamanya di dataran tinggi yang dingin. Seperti dicontohkan di Manado. “Saat ke kebun yang jauh dan jalan kaki, mereka minum satu sloki sebelum berangkat dan satu sloki sebelum tidur. Tidak ada minum untuk mabuk,” katanya.

Di Manado pula, terangnya, hasil alkohol tersebut bisa sampai diekspor ke Rusia dan Filipina. Termasuk suplai ke rumah sakit. Sedangkan saat upacara adat pun akan diberlakukan sanksi bagi yang mabuk sampai merusak. “Seperti di Bali akan dikeluarkan dari banjar atau desa,” terangnya.

Ketika disebut mihol memicu kriminalitas, Raymon tidak sepakat dengan argumen tersebut. Menurutnya, hal itu disebabkan sebelum minum telah ada permasalahan di kepala dan keinginan berbuat kriminal. Sedangkan minuman keras hanya sebagai alat saja.

Dijelaskan, ada tiga klasifikasi peminum, yang 100 persen mabuk, setengah mabuk, dan pura-pura mabuk. Yang 100 persen pasti tidur, jelas tidak bisa berbuat kriminal. Yang setengah mabuk, jika bertindak kriminal akan mudah ditangkap, karena larinya sempoyongan.

Nah, yang bahaya yang pura-pura mabuk, memakai alkohol dari aromanya untuk intimidasi,” ucapnya.

Ketimbang membahas larangan alkohol, dia lebih konsen pada pendapat isi kepala seseorang saat akan meminum alkohol. Menurutnya, yang tahu batasan mabuk dan baik buruknya efek alkohol adalah setiap masing-masing orang.

“Yang perlu diajari, minumlah dengan bijak. Tahu kapan minum, tahu tempatnya, dan dengan siapa. Isi kepala yang menentukan akan berbuat apa,” terangnya.

Terkait UU Larangan Minuman Beralkohol, dia melihat naskah akademis yang dibuat terdiri dari empat aspek yang semuanya adalah efek negatif alkohol dari sisi psikologis, budaya, kriminalsitas, dan kesehatan. Menurutnya yang perlu diatur adalah batasan usia peminum, distribusi, dan tempat-tempat yang diperbolehkan digunakan mengonsumsi. “Sudah ada Permendag dan Perpres yang mengatur itu,” ungkapnya.

Terpisah, peneliti keberagaman dan filsafat politik kebhinekaan UGM Agus Wahyudi mengatakan, draf RUU Larangan Minuman Beralkohol sulit didapatkan. Padahal sebelum disahkan masih perlu kajian mendalam oleh banyak pihak dan stakeholder. (riz/ong)