JOGJA – Tugas Panitia Khusus (Pansus) Penetapan Wakil Gubernur (Wagub) DIJ sederhana. Yakni hanya melakukan verifikasi dokumen prasyarat, seperti yang terdapat dalam pasal 18 dan 19 UUK DIJ. Waktu kerjanya pun relatif singkat, hanya seminggu ditambah tiga hari untuk pelaporan. Tetapi pembentukan Pansus terus terhambat.

Sempat dijadwalkan pembentukan pansus akan diumumkan dalam rapat paripurna (Rapur) kemarin (11/2), tapi akhirnya batal. Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto mengakui, sebelumnya dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) menjadwalkan masa kerja Pansus Penetapan dimulai kemarin. Tetapi setelah mendapat informasi terkait pergeseran Dana Keistimewaan (Danais) untuk pengisian jabatan wagub, ternyata baru dikirim Rabu (10/2). “Informasi dari eksekutif paling tidak butuh waktu seminggu untuk menunggu jawaban dari Kemenkeu,” terangnya kemarin (11/2).

Menurut pria yang akrab disapa Inung ini, berdasarkan informasi tersebut pimpinan serta ketua fraksi di DPRD DIJ kembali menggelar rapat konsultasi. Hasilnya, semua sepakat untuk menunggu surat balasan dari Kemenkeu terkai pergeseran Danais tersebut. “Pembentukan pansus dan seluruh tahapan pengisian jabatan wagub baru dimulai setelah ada surat dari Kemenkeu,” jelasnya.

Menurutnya, DPRD DIJ sepakat untuk menolak pembiayaan kegiatan Pansus hingga Rapur Istimewa penetapan dibiayai selaian dari Danais. Hal itu mengacu pada UUK DIJ maupun Perdais No 2/2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wagub DIJ, yang harus menggunakan Danais. “Seteguk air dan secuil snack serta seluruh tahapan pengisian Wagub harus menggunakan Danais,” jelas Politikus PAN tersebut.

Pria asal Kotagede tersebut menambahakn pertimbangan lainnya adalah ketakutan jika ada hubungan yang terputus dalam anggaran. Jika dalam kerjanya Pansus menggunakan anggaran dari kas daerah terlebih dahulu, tapi nantinya Kemenkeu menetapkan penggunaan anggaran setelah surat ditetapkan,bisa menjadi masalah. “Kami tidak berani ditalangi dulu dengan APBD. Bahkan ditalangi dulu dengan Danais. Kami mengedepankan sikap hati-hati,” jelasnya.

Karena alasan tersebut seluruh proses tahapan pengisian jabatan Wagub otomatis terhenti. Inung mengatakan seluruh tahapan akan dimulai kembali setelah menerima surat dari Kemenkeu. Pemprov DIJ diminta juga proaktif komunikasi dengan Kemenkeu. Inung juga memastikan tahapan pengisian jabatan Wagub menjadi prioritas DPRD DIJ. “Begitu eksekutif menerima surat dari Kemenkeu harus segera menginformasikan ke kami dan segera ditindaklanjuti,” tuturnya.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIJ Bambang Wisnu Handoyo mengatakan, seharusnya tidak ada masalah jika tahapan pengisian jabatan Wagub dibiayai dulu dari kas daerah. Sebab, pengisian jabatan Wagub merupakan kewajiban. Tapi karena DPRD DIJ meminta harus dibiayai dengan Danais, pihaknya segera melakukan revisi usulan yang sebelumnya diajukan ke Kemenkeu. “Kalau dewan minta harus pakai Danais, ya kita revisi usulannya, mudah-mudahan selesai cepat. Selama Kementrian acc untuk revisi, bisa cepat,” jelasnya.

Kepala Bidang Anggaran Belanja DPPKA DIJ Aris Eko Nugroho menambahkan sebenarnya karena proses pengisian jabatan Wagub wajib, bisa dilakukan pergeseran anggaran dari APBD. Seperti halnya utnuk pembiayaan penanganan Gafatar lalu. Jika harus menggunakan Danais, harus berdasarkan persetujuan dari pusat dan dengan berita acara. “Karena dewan kersane harus dengan Danais, ya kami ikut saja,” ungkapnya.

Sebelumnya Pemprov DIJ Rabu (10/2) lalu mengirimkan pengajuan rencana kerja dan anggaran (RKA) ke Kemenkeu sebesar Rp2,019 miliar untuk seluruh tahapan pengisian jabatan Wagub DIJ. Anggaran yang diambil dari pergeseran Danais untuk bidang kebudayaan. (pra/din/ong)