JOGJA- Upaya perbaikan Tem-pat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan sampai saat ini belum jelas. Begitu pun dengan upaya untuk daur ulang sampah. Bahkan, rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST) di Kota Jogja juga tak ada perkembangan. Padahal, 2012 silam, Badan Ling-kungan Hidup (BLH) Kota Jogja sempat merencanakan untuk membangun tujuh IPST. Mereka juga melakukan studi banding ke Surabaya yang sudah memiliki banyak IPST. Tujuannya untuk menekan sampah yang terbuang.

Tapi, rencana itu mandek. Realisasi menghadapi kendala dengan warga sekitar. Selain itu juga kesulitan mendapatkan lahan luas di Kota Jogja. “Memang ha-rus ada langkah solutif. Tetapi, paling realistis ya dengan IPST ini,” kata Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja Cristiana Agustina, kemarin (12/2).

Ana, sapaan akrabnya, men-jelaskan, sampai saat ini, belum menemukan langkah yang tepat untuk menekan sampah. Upaya yang paling mungkin direalisa-sikan adalah dengan mengguna-kan teknologi pembakaran. Ini bisa menekan sampah sangat efektif. “Kami pernah lihat dari satu truk dibakar bisa jadi satu ember,” jelasnya.Teknologi pembakaran itu dilakukan dengan sekali mem-bakar. Namun, sampai saat ini menghadapi kendala soal biaya yang akan sangat tinggi.

Me-nurutnya, banyak solusi yang bisa direalisasikan. Mulai dari memperbanyak pengelolaah sampah mandiri. Bukan dengan mengembangkan tekonologi pembakaran sampah. “Tekno-logi biaya terlalu besar,” jelasnya. Dari hasil perhitungan, biaya untuk pengembangan tekno-logi dengan pengembangan pengolahan sampah terpadu lebih besar. Alat untuk mem-bakar sampah itu, bisa untuk membiayai pengembangan pengolahan sampah di seluruh RW di Kota Jogja. “Dari per-hitungannya, bisa 20 persen dari seluruh RW di Kota Jogja sekitar 600-an, memiliki pen-golahan sampah,” tuturnya.

Pihaknya sudah melakukan kajian terhadap pengolahan sampah tingkat RW itu. Pertama menentukan RW-RW yang akan menjadi daerah percontohan. “Kemudian baru mengembang-kan ke seluruh RW,” kata poli-tikus dari Partai Gerindra ini. Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Jogja Suyana menga-ku telah menuntut Pemprov DIJ memperbaiki pengelolaan TPA Piyungan. Sebab, selama ini Pem-kot Jogja juga telah membayar iuran tiap tahun pengelolaan sampah tersebut ke DIJ. “Kami sudah berkoordinasi terkait TPA Piyungan. Kami tetap menuntut ada perbaikan,” ujarnya.

Perbaikan yang dilakukan se-cara bertahap pun sampai saat ini belum juga memenuhi per-syaratan dari Kementrian Ling-kungan Hidup. Yakni pengelo-laannya harus sanitary landfill. Metode ini merupakan metode standar yang dipakai secara internasional. Bentuknya dengan menutup sampah sehingga tak menimbulkan potensi gang-guan. Kemudian diolah dengan teknologi mesin untuk dihasilkan produksi gas metan.

Tapi, saat ini yang dilakukan di TPA Piyungan masih sangat sederhana. Pemprov DIJ masih menggunakan open dumping atau pembuangan terbuka. Al-hasil, potensi pencemaran ling-kungan pun tak bisa dihindarkan seperti penyakit dari lalat, tikus, polusi udara, polusi air, dan estetika lingkungan yang buruk.Upaya untuk memperbaiki pengelolaan itu pun bertambah rumit. Salah satunya dari pem-biayaan. Sebab, selama ini TPA Piyungan menjadi pembuangan sampah dari Sleman, Kota Jogja , dan Bantul.(eri/din/ong)