JOGJA – Terus tertundanya proses pembentukan panitia khusus (Pan-sus) Penetapan Wakil Gubernur (Wagub) DIJ, dinilai karena masih ada proses politik yang belum selesai di DPRD DIJ. Dewan dianggap meng-gunakan hambatan politik dengan alasan administrasi birokratis. “Sepertinya mereka (DPRD DIJ) masih tarik ulur. Ada celah politik yang bisa dimainkan sebagai alasan,” jelas dosen Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Bayu Dardias Kurniawan ketika dihubungi via telepon kemarin (12/2).

Menurutnya, langkah yang diambil Dewan Provinsi itu sekaligus untuk show of force. Karena dalam proses pengisian jabatan gubernur maupun wagub, DPRD DIJ tidak memiliki banyak kewenangan. Hanya mela-kukan verifikasi persyaratan.Bayu menjelaskan, belum ikhlasnya DPRD DIJ sudah bisa terbaca dengan sempat memunculkan persyaratan-persyaratan di luar, yang disyaratkan dalam UUK DIJ. Ia mencontohkan, anggota dewan sempat mewacanakan wagub pengganti harus menyam-paikan visi-misi, kewajiban menyam-paikan paugeran hingga perlu tidak-nya pembentukan tata tertib. “Perde-batan di DPRD banyak yang terkait masalah administrasi birokrasi,” tuturnya
Yang terbaru, DPRD DIJ mem-batalkan pembentukan Pansus Penetapan dengan alasan belum jelasnya anggaran Danais untuk tahapan penetapan wagub. Me-nurutnya, dulu masalah admi-nistrasi birokrasi lama karena menunggu surat pemberhenti-an PA IX sebagai Wagub DIJ. Prosesnya lama di Kemendagri dan DPRD DIJ. “Sekarang lama di DPRD dan bisa lebih lama ini,” jelas Bayu yang meneliti tentang politik bangsawan di Indonesia itu.

Terkait persoalan anggaran Danais untuk proses pengisian jabatan wagub, Bayu menyebut hal itu juga sebagai buah kealpaan eksekutif dan legislatif dalam menyusun Perdais Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wagub. Menurutnya, seharusnya dalam Perdais juga dimasukkan dana taktis dari Danais untuk pelantikan sewaktu-waktu.Bayu mengatakan, seharusnya proses penetapan KGPAA PA X menjadi Wagub DIJ menggantikan ayahnya PA IX, lancar.

Terlebih di internal Kadipaten Pakualaman tidak terjadi pertentangan dan tidak bertentangan dengan UUK. Bayu meminta proses politik di DPRD itu bisa segera diselesai-kan, karena pengisian jabatan Wagub DIJ sudah ditunggu masyarakat. “Kita kan juga tidak tahu, kalau ada apa-apa dengan gubernur. Kalau terus dibiarkan kosong, Sekprov yang nanti jadi gubernur,” ungkapnya.

Di luar itu, Bayu menilai proses tarik ulur pengisian jabatan Wagub DIJ di DPRD menjadi warning bagi Keraton Jogja. Apalagi legislator di DPRD DIJ saat ini diisi oleh politisi kawakan. Jika proses penetapan KGPAA PA X sebagai Wagub DIJ sulit, ini menjadi sinyal bagi Keraton Jogja. Bila nantinya GKR Mangkubumi menjadi ratu Keraton, bisa lebih sulit menduduki jabatan Gubernur DIJ. “Kalau ini lama, dipastikan GKR Mangkubumi bisa lebih sulit menjadi gubernur,” tuturnya.

Seperti diketahui, sejak PA IX meninggal 21 November 2015 lalu, posisi wagub DIJ kosong. Setelah KBPH Suryodilogo dilantik men-jadi KGPAA PA X 7 Januari lalu, Kadipaten Pakualaman sudah langsung mengirimkan surat pemberitahuan jumeneng dalem dan persyaratan Wagub ke DPRD DIJ, sehari setelahnya. Tapi proses pengisian belum bisa dimulai, karena Kemendagri belum menge-luarkan surat pemberhentian PA IX sebagai Wagub DIJ.

Setelah SK Presiden pember-hentian Wagub DIJ turun 18 Januari, proses juga belum bisa dimulai. Saat itu di internal DPRD masih memperdebatkan perlu tidaknya pembentukan pansus tatib, sebelum pembentukan pansus penetapan. Untuk menye-lesaikan disepakati melakukan konsultasi ke Kemendagri, yang hasilnya tidak perlu membentuk tatib.Setelah itu, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DIJ sebenarnya sudah menyepakati proses peng-isian jabatan dimulai 11 Februari lalu hingga penetapan 19 Februari.

Tapi jadwal tersebut kembali mundur, karena anggota dewan belum menerima surat dari Kemenkeu terkait penggunaan Danais.Menurut Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto, jika dalam kerjanya Pansus menggunakan anggaran dari kas daerah terlebih dahulu, tapi nantinya Kemenkeu menetapkan penggunaan anggaran setelah surat ditetapkan, maka bisa menjadi masalah. “Kami tidak berani ditalangi dulu dengan APBD, bahkan dengan Danais. Kami mengedepankan sikap hati-hati,” jelas Inung, sapaan polisi PAN ini.

Baju Pelantikan WagubRp 85 jutaPemprov DIJ menganggarkan Rp 85 juta untuk baju seragam dinas lengkap KDH/WKDH pelantikan Wagub DIJ. Seragam itu nantinya akan dikenakan KGPAA PA X jika sudah ditetapkan dalam rapur istimewa DPRD DIJ. Anggaran baju seragam itu masuk dalam anggaran pelanti-kan Wagub DIJ yang diajukan Pemprov DIJ sebesar Rp 1,089 miliar. Sedangkan untuk kerja Pansus Penetapan hingga Rapur Istimewa dianggarkan Rp 930,373 juta, sehingga total Pemprov DIJ mengajukan pergeseran Danais ke Kemenkeu untuk penetapan hingga pelantikan wagub sebesar Rp 2,019 miliar.

Usulan sudah diajukan Rabu (10/2).Sekretaris DPRD DIJ Drajad Ruswandono mengaku, usulan baju seragam wagub, lengkap dengan aksesorisnya itu muncul setelah dilakukan rasionalisasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DIJ. Menurutnya, besaran anggaran seragam standar untuk pelantikan gubernur dan wagub. “Sebelumnya belum di-anggarkan, saat proses rasionalisasi anggaran bersama TAPD diusul-kan,” ujar Drajad kemarin (12/2).

Drajad mengatakan, usulan besaran anggaran penetapan hingga pelantikan Wagub terus berubah. Hingga akhirnya Pem-prov DIJ mengajukan anggaran Rp 2,019 miliar itu. Mantan Kepala BLH DIJ ini mengaku sudah di-minta menyusun draft anggaran sejak 25 November 2015 atau empat hari setelah meninggalnya PA IX. “Besarannya terus berubah, karena dulu mau membentuk tatib ternyata tidak dan sebagai-nya,” jelasnya.

Menurut Drajad, anggaran proses penetapan sebesar Rp 930,373 juta untuk biaya konsumsi serta perjalanan konsultasi ke pusat untuk 29 anggota Pansus. Termasuk untuk biaya rapur istimewa penetapan.Sedang anggaran pelantikan Rp 1,089 miliar menggunakan dua skenario, yaitu untuk pe-lantikan di DIJ dan di Jakarta. Jika di Jakarta, anggaran digu-nakan untuk akomodasi calon wagub yang akan dilantik, beserta istri dan dua puteranya, sekaligus 55 anggota DPRD DIJ. Untuk pelantikan di DIJ, ang-garan akan dipakai jika pelantikan dilakukan di Kepatihan atau gedung DPRD DIJ. “Jika di Gedung Agung seperti 2012 dibiayai APBN,” terangnya.

Terpisah, Kepala Bidang Ang-garan Belanja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIJ Aris Eko Nugroho mengatakan, usulan yang di-sampaikan berdasarkan hasil rasionalisasi anggaran yang diajukan Setwan. Menurutnya, dalam rasionalisasi pihaknya mempertanyakan logika kegiatan. “Ya anggaran yang standar dan wajar,” tuturnya.

Aris menambahkan, usulan yang diajukan merupakan ang-garan maksimal. Termasuk ke-mungkinan lokasi pelantikan di Jakarta atau DIJ. Jika di Jakarta, biaya pelantikan dengan APBN sehingga Danais digunakan untuk akomodasi. Jika dilantik di DIJ untuk biaya persiapan pelantikan. “Kalau tidak digunakan kan otomatis akan terkurangi dengan sendirinya,” jelasnya.

Aris menegaskan usulan ang-garan yang diajukan merupakan pergeseran Danais. Yaitu menggunakan dana sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Danais 2015, yang masih terdapat Rp 69 miliar. Menurut dia, untuk pergeseran Danais hanya boleh dipergunakan dari Silpa Danais tersebut. “Intinya menggunakan pergeseran Danais yang diam-bilkan dari Silpa,” terangnya. (pra/laz/ong)