GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
 
SLEMAN – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Jogjakarta menyatakan sikap menolak revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pembacaan sikap dibacakan oleh putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid di Kantor PP Muhammadiyah Jalan Cik Di Tiro, Minggu siang (14/2).

Dalam pernyataan sikapnya, mereka mencurigai revisi UU KPK adalah ajang konsolidasi kelompok yang menginginkan pembubaran KPK. Kelompok tersebut, kata Alissa, adalah pesakitan KPK, broker politik dan ekonomi yang tidak leluasa bergerak di bawah radar KPK. “Mereka itu petualang politik serta elit penegak hukum yang merasa KPK adalah ancaman besar bagi otoritas hukum. Mereka selama ini diuntungkan oleh sistem yang korup,” terangnya.

Ada empat poin krusial dalam draft RUU KPK yang dapat melumpuhkan KPK. Pertama, dibentuknya dewan pengawas yang memiliki sejumlah kewenangan yang dapat menghambat kinerja KPK. Dikhawatirkan, besarnya campur tangan Presiden yang menentukan orang yang akan duduk di Dewan Pengawas KPK akan memudahkan intervensi politik terhadap KPK. “Padahal KPK haruslah independen,” jelas Alissa.

Kedua, mengenai upaya penyadapan oleh KPK yang harus seizin kejaksaan dan dewan pengawas. Mengenai hal tersebut, mantan wakil ketua KPK Busyro Muqoddas menilai, akan membuat langkah penindakan KPK terhambat. Serta menyulitkan KPK saat melakukan reaksi cepat atas informasi praktik penyuapan maupun melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

“Usulan revisi UU KPK menjelaskan rencana DPR mempersempit ruang gerak KPK dalam melakukan fungsi penindakan . Terutama strategi OTT yang jadi ciri khusus KPK,” ujarnya.

Senada dengan Busyro, Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Zainal Arifin Muhtar juga menyebut kejanggalan dalam pembatasan kewenangan KPK mengenai penyadapan. Padahal, menurutnya, hampir institusi penegak hukum memiliki kewenangan melakukan penyadapan.

“Polisi, kejaksaan, densus, BIN semua punya kewenangan penyadapan. Kenapa hanya KPK yang dipermasalahkan, kalau seperti itu buat saja RUU penyadapan,” cetusnya.

Ketiga, terkait penyelidik dan penyidik KPK. Dalam draft revisi UU tersebut, KPK tidak dapat mengangkat penyelidik dan penyidik mandiri. Konsep ini menjadikan KPK hanya sebagai perpanjangan tangan institusi konvensional yakni kepolisian dan kejaksaan. “Padahal selama ini mereka justru tidak berdaya melawan korupsi,” katanya.

Selain itu, ada pasal yang menyebutkan KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi (SP3). Sebelumnya, KPK tidak ada mekanisme mengeluarkan SP3. Namun dalam revisi Pasal 40, KPK berwenang mengeluarkan SP3.

“Kewenangan ini menjadikan KPK tidak berbeda dengan kepolisian dan kejaksaan serta rentan disalahgunakan dalam menghentikan kasus tertentu,” terangnya.

Karena itu, mereka menuntut seluruh fraksi di DPR membatalkan rencana pembahasan revisi RUU KPK. Termasuk mendesak Presiden Jokowi menolak membahas RUU tersebut bersama DPR RI. Serta mewaspadai manuver dan operasi senyap yang dilakukan orang-orang dengan mendorong pelemahan KPK melalui revisi UU KPK.

“Masyarakat harus menghukum parpol yang mendukung revisi UU KPK dengan cara tidak memilih kandidat partai tersebut dalam Pilkada 2017,” tegasnya.

Setelah pembacaan sikap tersebut, para aktivis antikorupsi menandatangani spanduk berukuran besar sebagai dukungan penolakan pelemahan KPK. Mereka yang membubuhkan tanda tangan tak hanya aktivis antikorupsi saja. Melainkan dari berbagai elemen, seperti agamawan, budayawan, akademisi, LSM, praktisi, jurnalis, perempuan antikorupsi, organisasi disabilitas, dan mahasiswa. (riz/ila/ong)