JOGJA – Penangkapan bandar narkoba dengan barang bukti 50 kg ganja dengan nilai Rp 2,5 miliar, Kamis (11/2) lalu, menandakan DIJ sudah jadi pasar narkoba besar di negeri ini. Perlu ada upaya peningkatan pencegahan dan penindakan dari aparat penegak hukum, agar menghindarkan generasi muda dari bahaya narkoba.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIJ Kombes Pol Sutarmono mengatakan, pada 2008 Jogjakarta masuk dalam peringkat kedua setelah DKI Jakarta dengan jumlah pengguna 68.591 orang. Lalu meningkat pada 2011 menjadi 83.981 orang.

Selanjutnya di 2014 turun menjadi 62.028 orang. Terakhir di 2015 lalu, hasil riset BNN dan Pusat Kesehatan UI, jumlah pengguna di DIJ 62.181 orang. “Dengan asumsi penduduk DIJ sebanyak dua juta jiwa, maka angka tersebut 2,27 persen dari jumlah penduduk,” katanya pada Radar Jogja, Senin (15/2).

Dia memaparkan, dari 62.181 orang tersebut terdiri dari pengguna yang coba-coba pakai sebanyak 23.048 orang. Teratur pakai 17.160, pecandu suntik 1.870, dan pecandu nonsuntik 18.103 orang. Ini tandanya, lanjut Sutarmono, regenerasi pengedar berhasil. Karena menciptakan usia produktif untuk mencoba pakai narkoba cukup tinggi.

“Jogja harus gumregah menggelorakan semangat antinarkoba di lingkungan masing-masing,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, untuk 2016 ini, pihaknya terus meningkatkan pencegahan di semua kalangan umur dan profesi. Sebab, masih merunut dari hasil riset BNN, kontribusi penyalahguna narkoba di tingkat pekerja sebanyak 74 persen. Serta menyasar lulusan SMA dan S1.

Memang yang disasar pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Pekerja secara finansial sudah punya uang untuk beli narkoba. Alasannya ada tekanan pekerjaan, merasa stres lalu coba pakai narkoba. Atau sebagai doping untuk lembur agar staminanya kuat. “Ada juga yang sejak sekolah memakai jadi keterusan,” jelasnya.

Karena itu, daerah-daerah yang jadi sasaran operasi saat ini bukan hanya tempat hiburan saja. Tapi, merambah ke kos-kosan, pondokan, dan rusunawa. “Kiriman uang untuk mahasiswa banyak. Nah, mereka ini yang jadi sasaran tembak sindikat,” ungkapnya.

Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan BNN antara lain, pemberitahuan dan sosialisasi pada masyarakat mengenai bahaya narkoba. Baik melalui baliho, poster, banner, stiker, dan liflet. Disamping juga dialog interaktif di radio dan televisi.

“Tujuannya memberikan pengetahuan masyarakat agar sadar dan paham, lalu menolak narkoba,” ujarnya.

BNNP DIJ pada 2016 ini menargetkan dapat merehabilitasi 960 pecandu. Saat ini yang masih menjadi kendalanya adalah para pecandu tidak segera lapor atau enggan melaporkan. Padahal sudah disiapkan institusi penerima wajib lapor (IPWL), tapi sangat sedikit yang mau melapor. “Apa ya nunggu ditangkapi dulu? Itu kan justru susah, harus proses hukum,” cetusnya.

Dia menerangkan, saat ini di DIJ ada 14 titik bagi pecandu yang ingin direhabilitasi. Bisa ke rumah sakit, puskesmas atau lembaga rehab yang telah ditunjuk. “Silakan pecandu lapor, tidak diproses hukum, gratis dibiayai pemerintah,” tandasnya.

Sementara itu, dari sisi regulasi, Sutarmono menjelaskan, melalui Inpres No 12 tahun 2011 pemberantasan narkoba tidak hanya tanggung jawab BNN dan kepolisian saja. Namun jadi tanggung jawab semua lembaga, departemen, dan kepala-kepala daerah.

Saat razia bisa dilakukan bersama antara kepolisian, Satpol PP dan BNN. Satpol PP juga punya perda untuk razia perizinan kos dan pondokan. “Bisa sama-sama kita lakukan operasi penyalahgunaan narkoba,” ujar Sutarmono.

BNNP, menurutnya, juga melakukan upaya pemberdayaan melalui kerja sama dengan para camat, kelurahan, koramil, dan polsek. Termasuk pemetaan daerah rawan di Jogja. “Masyarakat kita ajari supaya hidup produktif agar terhindar dari narkoba,” kata Sutarmono.

Dia mengungkapkan, dari pemetaan awal, daerah merah yang termasuk rawan narkoba antara lain Jogja, Sleman, dan Bantul. Di daerah rawan tersebut akan intensif dilakukan pencegahan dan pemberdayaan.

“Parameter rawan itu angka penyalahgunaan dan peredaran masih banyak. Ditunjang juga dari pengungkapan kasusnya, data polres dan polda,” jelasnya. (riz/ila/ong)