GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

JOGJA – Selama ini, Pemkot Jogja selalu mendengungkan sebagai kota ramah difabel. Tapi, fasilitas dan aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas ternyata belum semuanya ramah. Bahkan, dari temuan Forum Hak Penyandang Disabilitas Kota Jogja di SD banyak yang belum memiliki guru pendamping.

“Padahal, muridnya yang difabel mencapai 23 anak,” ujar Ketua Forum Hak Penyandang Disabilitas Kota Jogja Arni Suwarni kala beraudiensi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja, kemarin (15/2).

Masalah lain, ada penolakan di beberapa sekolah saat kaum disabilitas akan mendaftar sekolah. Belum lagi metode pembelajaran antara di SLB dan sekolah umum berbeda, sehingga menyulitkan penyandang disabilitas ketika meneruskan di sekolah umum.

Dia menjelaskan, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja harus membuka mata. Sebab, selama ini kesan yang muncul, kota inklusif hanya sebatas slogan. “Realisasinya jauh dari standar kota inklusif,” tandasnya.

Kepala Disdik Kota Jogja Edy Heri Suasana mengatakan, kritikan terkait persoalan fasilitas dan aksesbilitas pendidikan bagi penyandang difabel menjadi masukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD. “Memang masih banyak tambal sulam untuk pemenuhan hak difabel,” akunya.

Di DPRD Kota Jogja saat ini tengah membahas Raperda Disabilitas. Raperda yang direncanakan tahun lalu ini diharapkan bisa selesai dibahas 2016. Tahun ini, wakil rakyat memprioritaskan pembahasan raperda ini, agar bisa segera diterapkan tahun depan.

Selama ini, peraturan yang memenuhi hak penyandang disabilitas ini baru menggunakan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Hak Disabilitas. Hanya, itu belum sepenuhnya diimplementasikan.

Terkait metode pendidikan di SLB, Edy mengakui, memang ada kelemahan sehingga ketika siswa SLB masuk ke sekolah umum. Banyak siswa kesulitan untuk beradaptasi. “Kalau untuk SLB itu menjadi wewenang provinsi,” tuturnya.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Sugeng Mulyo Subono menambahkan, aksesibilitas pendidikan bagi disabilitas sejauh ini bukan semata-mata persoalan kurangnya sarana dan prasarana. Tapi, lebih pada kurangnya penerimaan. “Sekolah memang belum siap menerima siswa disabilitas,” katanya.

Dia menambahkan, penyandang disabilitas berbagai macam, tidak memiliki kekurangan fisik yang sama. Banyak juga penyandang disabilitas yang mempunyai keahlian sama dengan siswa pada umumnya. Guru-guru reguler seharusnya siap. Namun, mereka hanya mengandalkan guru bantuan. (eri/ila/ong)