JOGJA – Selain menggiatkan upaya literasi keuangan ke masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIJ juga meminta fatwa ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait investasi bodong. Langkah itu dilakukan untuk mencegah terus berulangnya kasus investasi bodong di masyarakat.

Kepala Kantor Kantor OJK DIJ Fauzi Nugroho mengatakan, pihaknya telah mengajukan usulan kepada MUI untuk menetapkan fatwa MUI terkait investasi bodong. Menurut dia upaya tersebut sebagai usaha melindungi masyarakat DIJ. “Saat ini MUI sedang melakukan pembahasan secara intensif terkait rencana itu,” ujar Fauzi dalam pertemuan tahunan pelaku industri jasa keuangan di Bangsal Kepatihan akhir pekan lalu.

Fauzi mengatakan, sebenarnya beberapa upaya sudah dilakukan untuk memberikan penyadaran tentang investasi bodong di masyarakat. Seperti menginisiasi pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) DIJ. Satgas ini dilakukan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan. “Kami juga akan sosialisasikan melalui ketoprak humor serta penyusunan buku berbahasa Jawa,” terangnya.

Selain itu pembentukan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK), bersama berbagai pelaku jasa keuangan lainnya. Salah satu bidangnya adalah literasi keuangan. Diakuinya saat ini kesadaran nasabah untuk melaporkan pengaduannya meningkat. Selama 2015 tercatat 378 pengaduan, dengan rincian 17,8 persen laporan pengguna jasa perbankan, 1,9 persen laporan jasa asuransi dan 4,8 persen jasa perusahaan pembiayaan. “Dari jumlah tersebut 88 persen ditindaklanjuti dan sisanya dalam proses penyelesaian,” ungkapnya.

Sekprov DIJ Ichsanuri saat membacakan sambutan mewakili Gubernur DIJ HB X mengatakan, banyaknya kasus penipuan maupun investasi bodong memang menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi OJK. Terlebih tugas OJK yang juga harus melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro (LKM). “Apalagi keberadaan LKM itu sampai ke pelosok desa, butuh perjuangan untuk pengawasannya,” ungkap dia. (pra/din/ong)