JOGJA – Bupati dan wakil bupati (wabup) terpilih Kabupaten Sleman Sri Purnomo-Sri Muslimatun akhirnya dilantik bersamaan dengan kepala daerah terpilih dari Bantul dan Gunungkidul. Ketiganya akan dilantik bersamaan di Bangsal Kepatihan, besok (17/2). Hal itu berdasarkan informasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke Pemprov DIJ.

Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Setprov DIJ Benny Suharsono mengatakan, pada Minggu malam (14/2) baru mendapatkan kabar tentang keluarnya surat dari Kemendagri terkait pelantikan Bupati-Wabup Sleman. Hingga kemarin, Benny mengaku, baru memegang surat dari Kemendagri untuk pelantikan Bupati-Wabup Bantul dan Gunungkidul saja.

“Rencananya tiga kabupaten itu diupayakan bisa bersama-sama (pelantikannya),” ujar Benny, kemarin (15/2).

Tiga pasangan bupati serta wabup hasil Pilkada serentak 9 Desember 2015 yang akan dilantik adalah Suharsono dan Abdul Halim Muslih untuk Kabupaten Bantul. Pasangan Badingah dan Immawan Wahyudi yang akan kembali memimpin Gunungkidul. Serta Sri Purnomo dan Sri Muslimatun untuk Kabupaten Sleman.

Menurut Benny, setelah menerima radiogram dari Kemendagri 5 Februari lalu, yang hanya menginformasikan tentang pelantikan Bantul dan Gunungkidul saja, Biro Tapem DIJ mengusulkan supaya pelantikan Bupati-Wabup Sleman dibarengkan. “Informasinya untuk Sleman baru kami terima minggu malam, ini suratnya sedang diambil ke Kemendagri,” jelasnya.

Surat dari Kemendagri tersebut, terdiri dari tiga macam, yaitu surat penetapan pengangkatan bupati dan wabup serta surat pemberhentian penjabat bupati.

Mantan Kepala Bidang Data dan Statistik Bappeda DIJ tersebut mengatakan, untuk persyaratan pelantikan bupati dan wabup terpilih sudah tidak ada masalah. “Sleman dulu yang kurang surat keterangan dari MK serta risalah paripurna istimewa, setelah dilengkapi segera kita kirim ke Jakarta,” ungkapnya.

Untuk persyaratan lain, semisal surat pergantian antar waktu (PAW) untuk Sri Muslimatun sebagai anggota DPRD Sleman, Benny mengaku, belum diusulkan. Tapi, hal itu tidak menghalangi pelantikan, karena saat proses pendaftaran pencalonan bupati dan wabup dulu tetap diperbolehkan, dengan keluarnya Surat Edaran KPU. Sri Muslimatun tetap dicalonkan sebagai Wabup Sleman dan akhirnya menang.

Benny mengungkapkan, sejak awal sebenarnya sudah mengingatkan kemungkinan terjadinya persoalan terkait hal itu. Karena untuk Cawabup Sri Muslimatun belum disahkan pemberhentiannya. Sekretaris DPRD serta Kepala Bagian Tapem tiap daerah sudah diajak berkoordinasi. “Karena dengan adanya SE KPU tersebut terus jalan, ya kami hormati,” ungkapnya.

Ketua DPW PAN DIJ Nazarudin mengatakan, memang sudah seharusnya pasangan Sri Purnomo dan Sri Muslimatun segera dilantik. Terlebih, tidak ada permasalahan terkait posisi Sri Muslimatun. Menurutnya, PAN sebagai partai pengusung pasangan terpilih Sri Purnomo-Sri Muslimatun memahami jika KPU telah mengesahkan pendaftaran pasangan calon bupati-wakil bupati. Maka proses selanjutnya tetap mendapatkan keabsahan secara hukum.

“Kalau ada yang memasalahkan atas pelantikannya (Sri Muslimatun) itu pemahaman yang salah,” tegas mantan anggota DPRD DIJ periode 2004-2009.

Dengan keputusan KPU yang mengesahkan sebagai cawabup saat pendaftaran dulu, maka dengan sendirinya jabatan sebelumnya sebagai anggota DPRD Sleman sudah ditinggalkan.

Terpisah, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Sleman Endang Widowati menuturkan, surat keputusan (SK) pelantikan sudah ditandatangani Mendagri. Hanya saja, Endang sendiri tidak mengetahui secara pasti apakah ada catatan dalam SK tersebut. “Soal catatan saya tidak tahu,” ujarnya usai menggelar rapat koordinasi pelantikan kepala daerah terpilih di tingkat provinsi, Senin (15/2).

Dia menjelaskan proses pelantikan sepenuhnya akan digelar di provinsi. Sementara Pemkab Sleman, hanya akan mempersiapkan serah terima jabatan (sertijab) antara penjabat bupati dengan bupati dan wabup yang telah ditetapkan. “Sertijabnya nanti di Pendopo Parasamya, Kantor Bupati Sleman,” tutur Endang.

Sementara itu, Ketua DPRD Sleman Haris Sugiarta mengatakan, masih menunggu undangan pelantikan. Menurutnya pelantikan pejabat setingkat bupati dan wabup harus dihadiri pimpinan dewan. “Kami masih menuggu undangannya,” tandas Haris.

Terkait dengan Sri Muslimatun yang tetap akan dilantik, Harris menyatakan, pihaknya telah persoalan tersebut Kemendagri. Termasuk perihal catatan yang disampaikan saat rapat paripurna istimewa penetapan bupati terpilih pada 8 Februari lalu.

“Tugas kami kan menjalankan amanat konstitusi untuk menyampaikan kondisi calon kepala daerah. Sebab, Muslimatun sendiri masih sampai saat ini masih menjabat sebagai anggota dewan,” jelasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, DPRD Sleman memberikan dua catatan terkait status Muslimatun pada Rapat Paripurna (Rapur) istimewa. Pertama, mengenai posisi Sri Muslimatun yang masih tercatat sebagai anggota DPRD Sleman. Berdasarkan UU nomor 17 tahun 2014, Pasal 400 ayat 1, pejabat negara tidak boleh merangkap jabatan. Kedua, mengenai surat keputusan (SK) peralihan antar waktu (PAW) Sri Muslimatun yang hingga saat ini belum diterima oleh pimpinan dewan dari PDIP. (pra/bhn/ila/ong)