JOGJA-Pernahkah Anda kehabisan air saat sedang mandi? Atau, saat rasa haus begitu melanda, dan tergesa-gesa untuk segera meneguk air, ternyata habis? Kejadian tersebut mungkin hanya karena faktor teknis mesin pengangkat air yang mati.

Tetapi, persoalan teknis ini bisa berubah menjadi ancaman nyata. Ya, krisis air tinggal menanti waktu. Itu seiring maraknya pembangunan- pembangunan di daerah cekungan. Ini berlaku di Kabupaten Sleman maupun Kota Jogja. “Hasil kajian Badan Lingkungan Hidup (BLH), ada penurunan 20 sentimeter per tahun permukaan air tanah,” kata Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jogjakarta Halik Sandera kemarin (18/2).

Dia menjelaskan itu di sela diskusi jaringan Walhi se-Jawa. Menurutnya, kondisi tersebut masih diperparah sumber air bersihnya. Mereka menggunakan air PDAM. “Ini semakin menambah krisis air,” sesalnya.

Sebab, sumber air PDAM sama dari air tanah. Air tersebut, disalurkan lagi untuk konsumsi tamu hotel dan penghuni di apartemen. “Akhirnya, warga yang selama ini menjadi konsumen PDAM berkompetisi dengan apartemen dan hotel,” tambahnya.

Ia mengungkapkan, ancaman ekologi juga terjadi pada sungai. Dari catatan Walhi, empat sungai yakni Buntung, Code, Winongo, dan Gajahwong sudah tercemar. “Kondisinya sekarang lebih parah. Karena, pembuangan limbah dari apartemen dan hotel semakin masif,” imbuhnya.

Halik pun menegaskan, jika pemerintah tidak membuat kebijakan yang tepat, selama lima tahun mendatang kerusakan ekologi tidak bisa dihindarkan. Masyarakat yang selama ini menyedot air bersih dari sumur-sumur mereka bisa kering. “Bukan mustahil, hanya air limbah kalau tak segera diatasi,” sarannya.

Untuk Kabupaten Sleman dan Kota Jogja, sambung dia, memang sudah menerbitkan moratorium pembangunan hotel dan apartemen. Di Kota Jogja, akhir 2016 moratorium pembangunan hotel sudah tidak berlaku. Kemudian, Sleman hanya sampai 2020, moratoriumnya.

Namun, permasalahannya tidak berhenti di penutupan izin. Tapi, pada pengawalan pembangunan dan pengolahan limbah. “Di Kali Buntung utara Ring Road, sudah tercemari hotel dan apartemen. Ekologinya sudah terasa dengan banyaknya ekosistem sungai yang berubah,” kritiknya.

Atas pembangunan yang tak pro lingkungan itu, Halik memastikan, Walhi tidak akan tinggal diam. Mereka tengah mengkaji kemungkinan menggugat pemerintah karenatelah abai terhadap lingkungan hidup. “Masih kami pelajari,” tandasnya.

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti menegaskan, di Kota Jogja sejak 1 Januari 2014 sudah tidak mengeluarkan izin pendirian hotel baru sampai 31 Desember 2016 mendatang. Dari jumlah 104 berkas pemohon izin hotel baru belum semua diterbitkan izinnya. ” Ini karena kajian dampak lingkungan menjadi salah satu pencermatan utama oleh petugas,” ungkapnya.

Selain itu, HS, sapaan akrabnya, juga mengklaim sudah menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) No 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan di Kota Jogja. Dalam Perwal tersebut menyebutkan setiap usaha perhotelan yang terjangkau oleh jaringan PDAM. (eri/din/ong)