ABRAHAM GENTA BUWANA

SLEMAN – Sebanyak 7,5 ton pupuk oplosan ilegal disita oleh Ditreskrimsus Polda DIJ. Tidak tanggung-tanggung, pupuk oplosan ilegal itu disita dari tiga tempat berbeda di Kulonprogo dan Bantul.

Dirreskrimsus Polda DIJ Kombes Pol Antonius Pujianito mengatakan, kasus bermula saat petugasnya mendatangi penjual pupuk oplosan jenis NPK di Dusun Prono Sutan, Kembang, Nanggulan, Kulonprogo, Selasa (16/2). Di rumah penjual berinisial TY, petugas mengendus ada yang mencurigakan. Lantas, dilakukan penyelidikan. Dari situ, petugas menyita 360 bungkus pupuk NPK dengan masing-masing bungkus seberat lima kilogram. “Totalnya mencapai 1,8 ton,” katanya kepada wartawan di Mapolda DIJ, kemarin (18/2).

Dari hasil pengembangan lebih lanjut, petugas kemudian mendatangi tempat lain yang juga memperjualbelikan pupuk ilegal di Dusun Kamal, Pendoworejo, Girimulyo, Kulonprogo. Dari tempat kejadian perkara (TKP) tersebut, petugas mendapati SP yang menjual pupuk ilegal tersebut.

“Dari TKP kedua, petugas mengamankan 200 bungkus pupuk NPK dengan masing-masing bungkus lima kilogram, totalnya sekitar satu ton,” jelasnya.

Tidak berhenti di situ, petugas kemudian berhasil menggerebek pabrik pengoplosan pupuk ilegal tersebut Pedukuhan Bantul Karang, Ringinharjo, Bantul. Di tempat itu petugas berhasil menahan pemilik pabrik pupuk oplosan bernama Veri.

“Modusnya, Veri membeli pupuk urea bersubsidi dengan harga per sak dengan berat 50 kilogram seharga Rp 120 ribu. Kemudian bersama tiga karyawannya, dia memproduksi NPK,” jelasnya.

Pupuk NPK tersebut berasal dari campuran urea bersubsidi, CSP (penggembur tanah), dan pupuk ZK atau penguat akar. Setelah dikemas dalam plastik dengan berat lima kilogram, tersangka menjualnya dengan harga Rp 17.500 per kantong plastik. Dalam sehari, dia mampu memproduksi hingga 350 kantong dengan keuntungan Rp 1,6 juta per harinya. “Veri membeli pupuk urea bersubsidi dari pelaku bernama Deni,” tutur Antonius.

Selain Veri, petugas juga memeriksa intensif Deni yang menjadi penyuplai pupuk urea bersubsidi tersebut. Selain dalam kasus pengoplosan tersebut, Deni juga diduga terlibat dalam kasus penyelewengan pupuk bersubsidi yang masih ditangani Polda DIJ.

Antonius menyebutkan, berdasarkan penuturan tersangka, Deni telah beroperasi sejak Desember 2015. Sebelumnya pada 2014 tersangka pernah beroperasi, namun sempat berhenti selama setahun.

“Diduga pupuk oplosan tersebut telah banyak beredar, tidak hanya di Bantul dan Kulonprogo. Tidak menutup kemungkinan juga dijual di daerah lain,” jelasnya.

Tersangka dikenai pasal berlapis yaitu Pasal 62 ayat 1 jo Pasal 8 ayat 1 huruf i UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Juga dikenai Pasal 60 ayat 1 UU No 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, dan Pasal 6 UU Darurat No 7 tahun 1955 jo Pasal 2 Perpres No 77 tahun 2005 tentang Pupuk Bersubsidi jo Pasal 30 ayat 3 Permendagri No: 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi. “Ancamannya lebih dari lima tahun,” katanya. (riz/ila/ong)