JOGJA- Pemkot Jogja harus turun tangan untuk mengatasi pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan. Itu setelah tidak ada rencana solutif dari Pemprov DIJ.

Meskipun, tidak bisa berbuat banyak karena terkendala wewenang, pemkot berniat membentuk tim adhoc. “Kami sudah setujui rencana itu. Rencananya, Bantul dan Sleman juga akan berkantor di sana (TPA Piyungan),” tandas anggota Komisi C DPRD Kota Jogja Muhammad Fursan, kemarin (17/2).

Fursan menegaskan, masalah sampah ini memang tak bisa hanya berpangku tangan. Pemkot harus turun langsung agar ada pengelolaan sampah yang benar. “Kalau mau membangun pengelolaan modern, rasanya kok sulit. Bagaimana tidak, sampai sekarang dari DIJ juga belum ada tindakan apa pun,” sesalnya.

Padahal, tak sedikit iuran yang ditarik Pemprov DIJ. Tiap tahun, APBD Kota Jogja harus menganggarkan Rp 9 miliar untuk pengelolaan sampah tersebut. Jumlah itu naik dari tahun 2015 silam yang hanya Rp 3,5 miliar. “Dengan besaran anggaran itu seharusnya bisa untuk mewujudkan pengelolaan modern,” jelasnya.

Menurut Fursan, tak salah jika Pemkot Jogja mengawasi pengelolaan sampah di TPA Piyungan. Sebab, jika tidak diawasi, pengelolaan dengan sistem open dumping di TPA Piyungan selama ini rentan menjadi sumber penyakit.

Sesuai dengan rencana, pengelolaan sampah di TPA Piyungan tersebut akan menggunakan sistem controlled landfill. Sistem ini merupakan kasta di atas open dumping yang masih dilakukan di TPA Piyungan.

Metode Controlled landfill ini pengoperasiannya sangat memperhatikan Syarat Teknis (SK-SNI) mengenai TPA sampah. Keunggulan sistem ini dibandingkan dengan open dumping adalah adanya pengelolaan sampah secara teratur.

Seperti saluran drainase untuk mengendalikan aliran air hujan. Saluran pengumpul air lindi (leachate) dan instalasi pengolahannya. Pos pengendalian operasional, dan Fasilitas pengendalian gas metan.

Cara kerja sistem ini adalah dengan menimbun sampah yang sudah dipilah dengan tanah. Sebelumnya dengan sampah diratakan dan dipadatkan. Hanya, proses penimbunan itu dilakukan berkala.

Masalah sampah ini memang berdampah serius. Penghargaan bergengsi dibidang lingkungan Adipura salah satunya mensyaratkan pengelolaan sampah ini wajib naik tingkat dari open dumping. Inilah yang membuat Kota Jogja gagal ditahun 2013 dan 2014.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Jogja Suyana menegaskan, pengelolaan sampah di TPA Piyungan sangat penting. Ini karena menjadi salah satu parameter penilaian Adipura. “Bagaimana pun, masalah TPA di Piyungan menjadi penentu,” katanya.(eri/din/ong)