JOGJA-Perubahan yang terjadi di Kabupaten Bantul yang merupakan wujud kekuatan civil society diprediksi bakal kembali terulang di Kota Jogja. Para penggiat antikorupsi menilai, saat ini masyarakat semakin cerdas menentukan pilihan.

Koordinator Investigasi dan Komunikasi Publik Jogja Corruption Watch (JCW) Baharudin Kamba menyebutkan, kecerdasan masyarakat itu terutama menyangkut dengan tindak pidana korupsi. “Kami yakin, pemilih akan menghindari pemilih yang berbau koruptor. Terutama yang dipimpin koruptor,” katanya kemarin (19/2).

Kamba mengungkapkan, parpol dominan di Kota Jogja memang belum sepenuhnya bersih dari korupsi. Apalagi, dari catatan JCW ada beberapa parpol yang malah dipimpin mantan narapidana korupsi. “Ini kan masalah etika. Memang tidak ada aturan larangannya (mantan narapidana memimpin parpol). Baik di tingkat pusat atau daerah,” jelas Kamba.

Ia mengungkapkan, masalah etika ini bisa menggunakan Bantul sebagai contoh. Masyarakat sudah mulai cerdas untuk menentukan pilihan. “Mereka yang akan menghukum parpol yang masih dipimpin koruptor,” ujarnya.

Dari catatan JCW memang ada beberapa parpol yang belum sepenuhnya bebas dari persoalan korupsi. Ini menimpa pengurus parpol-parpol itu. Kasus korupsinya pun bermacam-macam. Termasuk dana purna tugas dewan lama.

Sejak saat ini, perkembangan bursa pencalonan wali kota Jogja di beberapa parpol sudah meningkat. PDI Perjuangan yang sebelumnya akan melakukan penjaringan, malah bulat mengusung calon petahana. Mereka pun akan memprioritaskan kader partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Ia adalah Imam Priyono (IP) yang pekan lalu mendapat undangan dari DPP PDIP. Ia diundang untuk pemantapan pilkada serentak 2017. IP pun bertemu langsung dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.

Ya, kesempatan menjadi calon wali kota dari PDIP pun terbuka lebar. Terlebih, sesuai mekanisme internal partai, daerah yang mengantongi 20 persen suara pada Pileg lalu wajib mencalonkan kader partai. Kemudian prioritas petahana serta harus menjadi pemenang.

Ketua DPC PDIP Kota Jogja Danang Rudiatmoko mengaku sudah ada satu kader yang dipanggil ke DPP guna proses pematangan. “Pekan lalu dipanggil ke Jakarta untuk briefing dari ketua umum,” jelasnya.

Meskipun telah mengerucut, proses penjaringan akan tetap dilakukan sesuai mekanisme yang sudah ditentukan. Kader lain sebenarnya masih memiliki kesempatan yang sama jika memiliki kapabilitas sebagai pemimpin. “Juga untuk koalisi. Kami bisa mengusung calon sendiri, namun tetap terbuka untuk berkoalisi,” tandasnya.

Di lain pihak, Partai Golkar juga berencana untuk mengusung calon incumbent. Ini diungkapkan langsung Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung. “Kami lihat, beliau kader berprestasi,” jelas Akbar.

Tokoh senior beringin lebat itu menambahkan, dengan adanya musyawarah nasional memilih kepengurusan baru, kesempatan mengusung kader di Pilkada serentak terbuka. “Targetnya tentu meraih kemenengan,” tuturnya. (eri/din/ong)