KULONPROGO – Warga terdampak pembangunan bandara di Kecamatan Temon, Kulonprogo berharap pemkab memberikan fasilitas relokasi secara gratis. Alasannya, ganti rugi lahan dan bangunan yang akan mereka terima tak cukup untuk membeli lahan di tempat relokasi yang disediakan.

Harapan itu disampaikan warga terdampak bandara saat beraudiensi dengan wakil rakyat di gedung dewan setempat, kemarin (19/2). Audiensi dipimpin Ketua DPRD Akhid Nuryati dan dihadiri pimpinan komisi dan fraksi.

Perwakilan warga terdampak ada 17 orang. Mereka berasal dari Desa Glagah, Palihan, Sindutan, Kebonrejo, dan Jangkaran.

Heru Sudi Irianta, warga Palihan mengatakan, saat ini banyak warga terdampak hanya pemilik luas lahan atau bidang tanah di bawah 200 meter persegi. Bahkan ada yang di bawah 100 meter persegi. Dengan luasan tersebut, mereka memperkirakan ganti rugi yang akan diterima relatif kecil.

“Kalau ganti rugi hanya sedikit dan harus membeli lahan untuk relokasi, kami tentu berat. Karenanya kami mohon pada DPRD ikut memperjuangkan, sehingga pemkab dan PT Angkasa Pura (AP) I menyediakan relokasi secara gratis untuk warga terdampak,” pinta Heru.

Heru melanjutkan, pihaknya juga menyampaikan keinginan tersebut pada Sekretaris Daerah Kulonprogo Astungkoro. Namun, Astungkoro dengan tegas menyatakan, pemberian tempat relokasi secara gratis tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Pemkab tidak mungkin mengabulkan keinginan warga.

“Kalau melanggar undang-undang, kami mohon DPRD mencari celah yang memungkinkan keinginan kami terkabul. Mungkin dengan membuat produk hukum tertentu yang bisa memberi ruang untuk memberikan tempat relokasi secara cuma-cuma pada warga,” ungkapnya.

Selain relokasi gratis, warga berharap pemkab dan PT AP I memberikan jaminan jelas dalam penyediaan lapangan kerja bagi warga yang merelakan tanahnya untuk pembangunan bandara.

“Selama ini, pemerintah menyatakan akan memberikan lapangan kerja. Namun belum ada bentuk konkret dari janji tersebut. Kami minta ada MoU antara pemkab dan PT AP I, agar jaminan itu konkret dan jelas,” tegasnya.

Ketua Fraksi PDI P Aji Pangaribawa ST menegaskan, dewan akan menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan pemkab soal konsep relokasi dan penyediaan lapangan kerja bagi warga terdampak.

“Konsep ini harus jelas dan yang penting memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat. Tentunya juga tidak menyalahi perundang-undangan yang berlaku,” tegas Aji.

Sekretaris Fraksi PAN Priyo Santoso SH menyatakan, DPRD sebaiknya membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas permasalahan yang muncul dalam proses pembangunan bandara. “Hasil kajian pansus akan jadi rekomendasi DPRD, agar ditindaklanjuti eksekutif untuk menentukan kebijakan terbaik bagi masyarakat,” ucapnya.(tom/hes/ong)