SLEMAN – Ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta meminta Bupati Sri Purnomo komit mengawal kebijakan moratorium perizinan pembangunan hotel, apartemen, dan kondotel.

Sebagaimana diketahui, kebijakan tersebut merupakan produk mantan Penjabat Bupati Gatot Saptadi, dalam upayanya meminimalisasi pelanggaran proyek-proyek gedung pencakar langit. Berupa Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015.

Haris tak ingin kehkaatiran sejumlah elemen masyarakat menjadi kenyataan pascaberakhirnya kepemimpinan Gatot. Politikus PDIP itu mengingatkan bahwa kebijakan moratorium tersebut merupakan dorongan dari sebagian besar warga Sleman. Meski produk hukumnya sebatas peraturan bupati, butuh komitmen kepala daerah untuk menjaga kebijakan yang terkandung di regulasi tersebut.

“Tentu kami juga mendukung moratorium tetap dipertahankan,” tegas Haris kemarin (21/2).

Haris mengakui, pertumbuhan rumah hunian modern bukan suatu keniscayaan. Hanya, hal itu harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur publik dan sarana pendukungnya. Itulah yang belum terealisasi saat ini. Jika tak dikendalikan, Haris khawatir, pendirian hotel dan apartemen bertingkat bukan hanya menimbulkan persoalan lingkungan. Lebih dari itu, gesekan sosial antar elemen masyarakat. Antara yang mendukung dan menolak apartemen dan bangunan sejenisnya.

“Jangan sampai visi misi yang dikampanyekan (bupati) tidak sesuai dengan keinginan rakyat,” ingatnya.

Haris berharap, komitmen kepala daerah baru bisa diwujudkan dengan mengeluarkan regulasi yang memperkuat peraturan bupati. Misalnya, peraturan daerah, yang lebih detil mengatur tentang rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Setidaknya, kepala daerah baru tidak melakukan revisi atas substansi peraturan bupati yang berlaku pada 23 November 2015 sampai akhir 2021. Apalagi, saat ini pemkab masih menyusun rencana detail tata ruang (RDTR) sebagai implementasi Perda RTRW.

“Selama ada komitmen (kepala daerah), saya yakin pembangunan apartemen akan terkontrol, sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

‪Sementara itu, Bupati Sri Purnomo (SP) mengatakan siap menjalankan setiap kebijakan publik yang telah berjalan on the track. Namun, tak menutup kemungkinan dilakukan revisi atas regulasi bersangkutan.

SP berdalih, kebijakan jangan sampai menghalangi masuknya investasi, sehingga seiring berjalannya waktu harus ada penyesuaian. “Kami akan lihat berapa izin yang sudah diproses. Nantinya akan kami evaluasi,” jelasnya.

‪Bupati berjanji akan menyelesaikan perizinan yang masuk. Itu sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam upaya pelayanan perizinan terpadu. (bhn/ong)