JOGJA – Pemprov DIJ diminta untuk melengkapi dokumen persyaratan untuk melengkapi pengajuan pergeseran Dana Keistimewaan (danais) untuk pengisian jabatan Wakil Gubernur (Wagub) DIJ. Hal itu membuat proses pengisian jabatan wagub kembali belum jelas waktunya.

Kepala Bidang Anggaran Belanja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIJ Aris Eko Nugroho mengatakan, masih ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi. Pemprov DIJ segera melengkapi dokumen dan kembali bertemu dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Masih ada dokumen yang belum lengkap,” tandas Aris yang mewakili Pemprov DIJ bertemu dengan Kementerian Keuangan, kemarin (24/2).

Beberapa dokumen yang belum lengkap yakni rencana anggaran belanja (RAB), rencana anggaran kerja (RAK) hingga kerangka acuan kerja. Menurut dia, Kemenkeu meminta Pemprov DIJ menambah rincian peruntukan anggaran.

“Intinya kami diminta untuk melengkapi, termasuk untuk tanda tangan yang belum lengkap,” jelasnya.

Untuk jangka waktu, Aris mengatakan, tidak bisa menargetkan kapan proses pergeseran Danais tersebut akan selesai. Dia hanya menegaskan akan secepatnya melengkapi kekurangan dan kembali bertemu dengan Kemenkeu. “Kami tidak memberikan tenggat waktu, secepatnya saja dilengkapi, nanti ketemu lagi,” ujarnya.

Terkait besaran pagu anggaran yang diajukan, menurut Aris, belum berubah. Pergeseran yang diajukan masih sebesar Rp 2,019 miliar untuk proses pengisian jabatan wagub dan pelantikan. Khusus untuk pelantikan wagub, Aris mengatakan, belum tahu besaran yang disetujui. Itu karena masih menunggu kepastian lokasi pelantikan. Pemprov DIJ dan DPRD DIJ saat ini terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat perihal lokasi pelantikan.

Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto mengatakan, hasil konsultasi pimpinan DPRD ke Kemendagri beberapa waktu lalu belum membuahkan hasil. Karena belum bertemu dengan Dirjen Otonomi Daerah. Secara pribadi, pria yang akrab disapa Inung ini mengharapkan, lokasi pelantikan bisa dilaksanakan di DIJ, seperti halnya 2012 lalu.

“Toh di Jogja juga ada istana Kepresidenan yang dikenal dengan Gedung Agung,” ujarnya.

Terkait dengan pergeseran Danais untuk pengisian jabatan Wagub, Inung mengatakan, masih menunggu informasi dari Pemprov DIJ. Menurutnya, begitu Pemprov DIJ menerima dan menyerahkan surat dari Kemenkeu ke DPRD DIJ, semua proses pengisian wagub bisa dimulai. DPRD DIJ, jelas dia, sudah memprioritaskan pengisian jabatan wagub dalam program DPRD DIJ.

“Kami sudah memiliki komitmen, begitu menerima surat dari Kemenkeu proses pengisian wagub akan dimulai, beberapa agenda lain akan digeser,” tuturnya.

Pria yang dijagokan sebagai calon Wali Kota Jogja tersebut mengaku, tidak mempermasalahkankan jika nantinya hanya anggaran pengisian jabatan wagub dulu yang disetujui. Menurut Inung, tugas DPRD DIJ memang hanya dalam proses verifikasi hingga penetapan Wagub DIJ. (pra/ila/ong)