Rizal SN/Radar Jogja
MAJU TERUS: Budiono dan Agung perwakilan PKL Gondomanan membayarkan panjar banding di PN Kota Jogja, kemarin (24/2). Uang tersebut diambilkan dari koin sumbangan yang terkumpul sekitar Rp 3,3 juta sejak Oktober 2015 lalu.
JOGJA – Lima orang PKL di Jalan Brigjen Katamso, Gondomanan, Jogja memutuskan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DIJ. Itu mereka lakukan setelah PN Kota Jogja, memutuskan mereka dianggap menempati tanah yang bukan haknya Kamis (11/2) lalu.

“Kami baru mendapat salinan putusan, kemarin dan akan kami pelajari lebih dulu putusannya. Dua pekan ini baru akan kami ajukan memori banding,” kata penasihat hukum dari LBH Jogja Rizki Fatahillah di PN Kota Jogja, Rabu (24/2).

Rizki mengaku sudah memiliki gambaran materi banding yang hendak diajukan. Kemungkinanterkait salah penerapan pasal yang dilakukan majelis hakim tingkat pertama. Ia menjelaskan, masalah perjanjian secara umum sudah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Menurutnya, masalah sengketa tanah antara PKL dengan pengusaha Eka Aryawan, semestinya memiliki keterkaitan dengan pihak Panitikismo Keraton Jogja sebagai pemberi kekancingan. Selanjutnya, apabila ada kecacatan tanah dari kekacingan, seharusnya pihak pemberi kekancingan yang bertanggung jawab.

“Tanah kekancingan secara hukum sifatnya sewa-menyewa. Yang harus bertangungjawab atas kerugian kehilangan kesempatan dari penyewa menikmati barangnya, atau yang harusnya digugat Eka adalah keraton dalam hal ini Panitikismo,” katanya.

Selain itu, kata Rizki, sebelum ada perjanjian sewa-menyewa harusnya dibersihkan lebih dulu dan diklirkan dari sengketa. Sehingga yang menanggung bukan yang diberikan hak sewa, namun pemberi sewa.

“Logika sederhananya, jika kita hendak kos tapi masih ada yang menempati, seharusnya yang dikomplain bapak kos. Artinya, seharusnya tuntutan ganti rugi Rp 1,12 miliar itu bukan kepada PKL, tapi kepada keraton. Kalau mau konsisten lho ya,” ujarnya.

Di sisi lain, dia mengaku mendengar pihak pengusaha Eka Aryawan juga akan mengajukan banding. Sebab, dalam putusan pengadilan, gugatan Rp 1,12 miliar yang ditujukan kepada lima PKL tidak dikabulkan. “Secara prinsip, meskipun kalah di pengadilan, teman-teman (PKL) ingin tetap bertahan di Gondomanan,” ungkapnya.

Dalam pendaftaran banding kemarin, para PKL telah membayarkan uang panjar banding sebanyak Rp 2 juta. Uang tersebut diambilkan dari koin sumbangan yang terkumpul sekitar Rp 3,3 juta sejak Oktober 2015 lalu. “Sebelumnya diperkirakan Rp 900 ribu, tetapi itu untuk dalam kota. Tapi karena yang dilawan kuasa hukum di luar Kota Jogja panjar Rp 2 juta. Harus ada surat menyurat antarinstansi pengadilan. Di luar itu mereka sepakat untuk patungan menanggung biayanya,” jelas Rizki.

PN Kota Jogja memvonis bersalah lima PKL Gondomanan. Mereka dinilai menempati tanah yang bukan haknya di atas tanah kekancingan yang dimiliki pengusaha Eka Aryawan. Meski memvonis bersalah, pengadilan tak mengabulkan permohonan gugatan Rp1,12 miliar yang diajukan Eka. (riz/din/ong)