KULONPROGO – Tiga hari tiga malam warga pendukung bandara bertahan di depan kantor bupati Kulonprogo. Namun, mereka belum mendapatkan kejelasan soal tuntutan relokasi gratis yang diajukan.

“Sudah genap tiga hari, kami menginap di sini. Rencananya akan terus dilakukan sampai tuntutan dikabulkan,” ungkap Udiyono, warga Glagah yang ikut aksi tersebut, kemarin (24/2).

Udiyono meneruskan, ada tiga tuntutan utama yang diajukan warga dari lima desa terdampak. Yakni minta relokasi gratis, jaminan pekerjaan yang dituangkan sceara tertulis dan kepastian kompensasi atas tanah Pakualam Ground (PAG). Dari tiga tuntutan tersebut, relokasi gratis yang sulit diwujudkan.

Setiap hari ada 75 orang yang bergantian nongkrong di depan kantor bupati. Mereka dibagi ke tiga shift dengan melibatkan warga di lima desa. Yakni, Palihan, Glagah, Jangkaran, Sindutan, dan Kebonrejo.

Mereka merupakan pendukung bandara yang merelakan tanahnya dijadikan lokasi bandara dan tergusur. Bahkan semua tahapan mereka ikuti sampai pendataan dan pengukuran lahan.

Udiyono menjelaskan, lima kepala desa sempat rapat bersama di rumah kepala desa (kades) Glagah, membahas tembusan surat dari bupati pada kejaksaan tinggi. Surat tersebut untuk minta kajian atas pemberian relokasi gratis yang melanggar aturan atau tidak.

“Kemungkinan kami diminta pulang dari sini. Tetapi tetap bertahan sampai tuntutan itu dikabulkan,” katanya.

Iwan Santoso, warga lain menambahkan, warga akn kembali menemui bupati jika belum ada kepastian.

“Selama tiga hari menginap, belum ada perkembangan berarti,” imbuhnya.

Kabag Hukum Setda Kulonprogo Iffah Mufidati memilih berhati-hati memberikan keterangan saat dikonfirmasi. Khususnya permasalahan surat menyurat yang dilakukan pemkab pada kejaksaan.

“Ke Pak Triyono (Assek) saja yang tahu. Saya tidak berwenang,” kata Iffah.(tom/hes/ong)