RIZAL SN/RADAR JOGJA
SEPI: Aktivitas Pesantren Al-Faatah di Kampung Celenan, Sayangan, Jagalan, Banguntapan, Bantul dihentikan sampai waktu yang belum ditentukan.
BANTUL – Pesantren Al-Faatah di Kampung Celenan, Sayangan, Jagalan, Banguntapan, Bantul, memutuskan menghentikan aktivitasnya untuk sementara. Keputusan itu diambil setelah adanya pertemuan pada Rabu malam (24/2) kemarin dengan sejumlah tokoh setempat.

Kapolsek Banguntapan Kompol Suharno menjelaskan, pertemuan yang berlangsung pada pukul 20.00 WIB itu memang menghasilkan keputusan penghentian aktivitas pesantren yang sempat mewacanakan membuat fikih waria. Penghentian itu, kata dia, disampaikan Ketua Pesantren Waria Shinta Ratri.

“Dia mengatakan akan menghentikan aktivitas pesantren itu, tapi tidak tahu sampai kapan,” kata Suharno menirukan ucapan Shinta, Kamis (25/2).

Suharno mengungkapkan, pertemuan itu menghadirkan ormas Front Jihad Islam (FJI) dan tokoh musyawarah pimpinan kecamatan, tokoh agama, dan dukuh setempat. “Pertemuan itu membahas klarifikasi surat FJI pada Jumat (19/2) lalu. Intinya dua belah pihak selesai masalahnya,” katanya.

Meskipun pihak pesantren memutuskan menghentikan aktivitas, Suharno mengklaim jika hal tersebut tidak ada paksaan. “Kami tidak melarang aktivitas pesantren mereka,” ucapnya.

Ketua Pesantren Shinta Ratri ketika ditanya soal keputusan menghentikan aktivitas pesantren, enggan memberikan komentar lebih lanjut. “Saya no comment,” ujarnya singkat.

Camat Banguntapan Jati Bayubroto mengatakan, pesantren bisa kembali beraktivitas apabila sudah mendapatkan izin dari masyarakat sekitar. Namun demikian, pihaknya berharap masyarakat tetap menjaga ketenteraman. Termasuk hak-hak Shinta Ratri yang memiliki rumah. “Mau beribadah monggo saja, jika mendatangkan orang luar harus mendapatkan izin dari masyarakat. Kalau ada acara harus izin,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, penghentian itu bukan dilatarbelakangi masalah gender dan keagaaman. Tapi terkait keamanan masyarakat sekitar.

Pendamping pesantren waria dari LBH Jogja Aditya Arif Firmanto mengatakan, menerima keputusan dari pihak pesantren. Namun demikian, Aditya tidak mengakui hasil dari mediasi yang telah dilakukan. “Kami menerima karena menghargai internal keluarga Shinta,” kata Aditya saat dihubungi wartawan.

Pria yang juga Kepala Divisi Sipil Politik LBH Jogja ini mengungkapkan, pihaknya tidak diizinkan mendampingi kliennya dalam mediasi. Karena hal itu disampaikan melalui kliennya, Aditya memilih menghargai dan menjalankannya. Akan tetapi, dia menilai forum yang telah selesai berjalan itu tak layak disebut mediasi. Dia menganggap para kliennya justru dihakimi dalam forum tersebut.

“Forum berjalan dalam posisi timpang. Tidak ada ruang untuk klarifikasi bagi klien kami. Setelah penyampaian masalah oleh berbagai pihak, tiba-tiba langsung ada kesimpulan,” ungkapnya.

Selanjutnya, dia meminta kepolisian tetap menjamin keamanan Shinta dan sejumlah waria lain di rumah yang dijadikan pesantren itu. “Shinta akan tetap tinggal di sana karena punya sertifikat hak milik atas rumah dan bangunannya. Kami minta aparat menjaga klien kami dari intimidasi maupun gangguan psikis pada klien kami,” ucapnya.

Di sisi lain, pembina pesantren waria Al-Faatah Kiai Muhaimin mempertanyakan kesepakatan mediasi yang menghentikan kegiatan pesantren waria. Sebab, selama ini kegiatan pesantren waria yakni mengaji dan belajar salat wajib. “Itu namanya menghilangkan hak untuk menjalankan agama, kegiatan selama ini baik kok. Mengaji dan belajar salat, merayakan hari besar agama,” katanya pada wartawan, Kamis sore (25/2).

Pihaknya lalu mempertanyakan alasan penghentian aktivitas karena disebut warga merasa terganggu. Menurutnya, ada pemutarbalikan fakta karena selama ini tidak ada warga yang keberatan, bahkan ketika dia mengisi pengajian banyak warga juga ikut.

“Kalau terganggu mungkin tidak, mungkin hanya risih. Tapi itu nggak masalah. Kalau cuma masalah parkir itu bisa ditata, disepakati,” ungkap Ketua Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) DIJ itu.

Ditanyakan mengenai tudingan mengenai pesantren yang dijadikan pesta miras dan karaoke oleh warga, Muhaimin harus ada klarifikasi yang dilakukan kepolisian sebelum mengambil kesimpulan. Dia juga akan memastikan pesantren waria tetap bisa beraktivitas. Saat ini pihaknya sedang berkomunikasi dengan kepolisian dan pemerintah terkait hasil mediasi. “Saya akan berkomunikasi dengan berbagai pihak. Ini hanya shock saja, nanti akan tetap aktivitas lagi. Yo masak mau ngaji dilarang,” tandasnya. (riz/ila/ong)