KULONPROGO -Tanah kas desa yang sudah mendapat rekomendasi Gubernur DIJ untuk dijadikan tempat relokasi warga terdampak bandara baru tiga desa. Yakni, Desa Sindutan, Jangkaran, dan Kebonrejo. Sementara Desa Glagah masih dalam proses. Sedangkan Desa Palihan belum diajukan.

Assek II Setda Kulonprogo Triyono menjelaskan, pengajuan pada gubernur tak harus bersama. Karena tergantung kesiapan masing-masing desa. Namun, pemkab sudah merapatkan untuk menghapus seluruh tanah kas desa yang terdampak bandara. Dari lima desa terdampak, yakni Glagah, Palihan, Kebonrejo, Sindutan, dan Jangkaran, tinggal Desa Palihan yang belum mengajukan.

“Perkembangannya, kami belum mendapat laporan lagi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan KB (BPMPSPKB) yang mengurusi relokasi,” jelasnya.

Triyono menambahkan, pemkab sudah berkoordinasi dengan kejaksaan tinggi (kejati) soal tuntutan warga relokasi gratis. Sampai saat ini tak ada dasar hukum yang kuat, jika harus memberikan bantuan sosial ataupun hibah pada warga terdampak.

“Kami harus komunikasi dan konsultasi dulu dengan kejaksaan, agar tak ada permasalahan di kemudian hari. Sebenarnya, penggunaan dana BPHTB bisa diwujudkan dalam bansos, hibah, atau sebutan lain. Tetapi dasarnya harus jelas, agar tak jadi masalah,” ucapnya.

Kepala Desa Glagah Agus Parmono mengungkapkan, selain tanah kas desa yang terkena proyek bandara, ada juga tanah kas desa yang dihapus untuk lokasi relokasi warga terdampak. Namun proses tersebut belum dilakukan. Karena surat dan perintah dari Pemkab Kulonprogo belum ada.

“Yang Desa Glagah masih pembahasan. Kalau tiga desa lain sudah. Kami masih menunggu, kalau lahan yang dipakai memang sudah ada,” katanya.

Kades Palihan Kalisa Paraharyana mengatakan, sudah menyampaikan lahan yang terkena bandara di Palihan pada bupati untuk diteruskan ke gubernur. Dari informasi yang ada, pengajuan usulan tersebut belum dikirim ke gubernur dan masih di tingkat kabupaten.

“Lima hari lalu, kami ajukan tanah kas desa yang di dalam bandara. sedangkan relokasi ada dua lokasi alternatif. Yakni, menempati lahan di wilayah Palihan dan menggunakan tanah kas Desa Janten. Namun proses penghapusan aset dan hak atas tanah kas desa juga belum jalan,” katanya.

Sementara itu, tim Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT Angkasa Pura mulai melakukan persiapan. Rencananya akan diawali dengan sosialisasi pada perwakilan warga terdampak di Kecamatan Temon, akhir Maret mendatang.

“Amdal menjadi salah satu bagian yang harus dilalui dalam proses pembangunan bandara. Sosialisasi amdal masih rencana dan jadi bagian dari pembangunan bandara,” ungkap Dedi Ruhyat, perwakilan Tim Amdal Angkasa Pura.

Dedi menambahkan, penyusunan dokumen amdal, tak harus menunggu hasil pengukuran dan pendataan lahan. Amdal berdiri dan ditangani tim tersendiri.

“Jadi bisa bersamaan berjalan dengan pembebasan lahan, atau sebelum dan sesudah tim appraisal jalan,” katanya.(tom/hes/ong)