JOGJA – DPW PPP DIJ secara tegas mengecam SK Menteri Hukum dan HAM No M.HH.03.AH.11.01 tentang perpanjangan masa kepengurusan PPP hasil Muktamar Bandung. Mereka menilai Menkumham telah menginjak-injak supremasi hukum dengan tidak mengakui keputusan Mahkamah Agung (MA).

Ketua DPW PPP DIJ Syukri Fadholi mengatakan, sudah ada putusan kasasi Mahkamah Agung No 601 yang menyatakan Muktamar Jakarta
adalah kepengurusan yang sah. Tapi Menkumham malah mengeluarkan SK yang bertentangan dengan keputusan MA. “Katanya Indonesia ini negara hukum, tapi malah hukum diinjak-injak seenaknya,” ujar Syukri di Kantor DPW PPP DIJ kemarin (26/2).

Menurut dia, pernyataan Menkumham
atas penerbitan SK Perpanjangan karena belum melengkapi persyararan pendaftaran, adalah tidak benar dan mengada-ada. “Segala
persyaratan sesuai UU Parpol No 2/2011 sudah diberikan,” jelasnya.

Mantan wakil Wali Kota Jogja tersebut menambahkan langkah Menkumham yang menerbitkan SK perpanjangan tersebut semakin memecah belah partai serta menjauhkan partai dari islah yang sedang dirajut. “Bahkan, pemerintah malah dicabik-cabik hukum. Tidak menganggap putusan MA adalah perbuatan melawan hukum,” tegasnya.

MA, jelas adalah lembaga tinggi negara yang posisinya sejajar dengan presiden. Sedangkan menteri (Menkumkham) adalah pembantu presiden. “Hirarkhi hukum sudah diinjak-injak. PPP DIJ harus berjuang menegakkan hukum, melakukan perlawanan hukum atas SK
Menkumham,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPW PPP DIJ Maksum Amrullah menambahkan pihaknya bahkan mengusulkan untuk menggugat posisi presiden terkait hal itu. Menurut dia, hal itu dilakukan karena presiden dan menterinya telah terang-terangan melawan keputusan hukum tertinggi di Indonesia. “Melalui wakil kami di DPR akan diusulkan impeachment pada presiden,” tegasnya.

Untuk menunjukan sikap DPW PPP DIJ tersebut, Senin (29/2) seluruh jajaran partai akan mendatangi Kanwil Kemenkumham DIJ.

“Ratusan bahkan ribuan kader PPP akan menggeruduk Kanwil. Orasipolitik dari seluruh ketua DPC PPP se-DIJ dan tokoh PPP Mudrick
Sangidu,” ujar Wakil Ketua DPW PPP DIJ lainya Muhammad Yazid.

Sekretaris Komisi D DPRD DIJ tersebut mengaku DPW PPP DIJ sudah mengintruksikan kepada seluruh kader untuk memperkuat konsolidasi
internal dalam rangka mengamankan putusan MA, Mahkamah Partai dan Fatwa Majelis Syariah. “Kami mendesak agar SK Menkumham tentang perpanjangan dicabut dan SK Muktamar Jakarta segera disahkan,” katanya. (pra/din/ong)