JOGJA – Pelayanan publik yang diberikan pegawai negeri sipil (PNS) di Pemprov DIJ kerap menjadi masalah. Gara-garanya, setelah ditelisik, karena persoalan kompetensi. Dari sekitar delapan ribu PNS berseragam abu-abu biru itu, 60 persennya tak kompeten.

“Salah satu misalnya mengenai tata kelola peraturan daerah. Sosialisasi kepada masyarakat hanya formalitas. Substansi memberikan informasi kepada masyarakat sama sekali tak sampai,” sesal Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto di sela rembukan warga Umbulharjo jelang musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) akhir pekan lalu.

Eko mengungkapkan, jika PNS itu berkompeten, sosialisasi perda pasti akan efektif. Contohnya mengenai Perda Pelayanan Publik. Masyarakat pasti bakal lebih kritis menuntut pelayanan prima.

“Bisa dilihat di pelayanan pajak kendaraan. Ratusan masyarakat mengeluh,” tandas politikus PDI Perjuangan ini.

Jika sosialisasi terkait dengan produk perda itu tak sampai sasaran, sama saja menjadi macan kertas. Artinya, perda yang melalui mekanisme pembahasan sampai dengan berbulan-bulan tak bisa mengatur masyarakat.

“Padahal, perda itu dibuat karena niat untuk memperbaiki tatanan yang ada,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, sejak 2014 silam, DIJ telah memiliki Perda Pelayanan Publik. Itu dibuat bertujuan bisa mengontrol kinerja PNS. Mereka wajib memberikan pelayanan dengan optimal. “Kemudian di UPT Jamkesda. Seharusnya, yang melayani benar-benar berkompeten. Mau melayani keluarga orang sakit dengan baik,” lanjutnya.

Masalah kompetensi pegawai yang rendah ini memang menjadi persoalan tersendiri. Selain kegiatan dan program tak maksimal, juga asal-asalan. Seperti alokasi Dana Keistimewaan (Danais) dan Dana Desa saat ini. “Aksesbilitas untuk masyarakat tertutup penuh,” kritiknya.

Danais, lanjut dia, seharusnya sesuai dengan realitas. Bukan malah membuat program ngoyoworo. Program yang sulit terealisasi karena realitas di masyarakat berbeda. “Apa sih yang masyarakat tahu dari penggunaan Danais,” sentilnya.

Jika PNS berkompeten, kata dia, bakal memilih untuk mendengar banyak aspirasi. Baik dengan reses dewan, musrenbang, atau program lain. “Jika dari bawah ke atas akan lebih efektif. Karena yang paham kondisi lingkungan sebenarnya ya masyarakat itu sendiri,” sarannya.

Wakil Wali Kota Imam Priyono yang juga hadir menuturkan, sinkronisasi anggaran eksekutif dan legislatif perlu lebih jelas. Adanya masukan warga dalam forum musrenbang di tiap tingkatan mulai kelurahan, kecamatan, kota hingga tingkat DIJ akan memperkaya kebijakan pembangunan yang ada.

“Usulan program konkret dari masyarakat penting, saya terus mendorong satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk bisa menyerap aspirasi warga agar pembangunan kota bisa lebih terencana,” kata IP, sapaannya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jogja Danang Rudyatmoko mengingatkan pentingnya penyelarasan perencanaan pembangunan kota dengan empat kabupaten yang lain. Misalnya terkait dengan danais, apa saja yang bisa diakses oleh Kota Jogja. (eri/ila/ong)