BANTUL – Masyarakat kembali mengeluhkan maraknya penambangan tanah perbukitan di Kabupaten Bantul. Alasannya, muatan truk pengangkut tanah untuk urug, melebihi tonase yang ditentukan. Akibatnya, akses jalan keluar masuk menuju area pertambangan perbukitan cepat rusak. Dengan jalan yang rusak tersebut, kerap memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Seperti jalan raya menuju area pertambangan perbukitan di Kecamatan Imogiri, Pundong, Dlingo, dan Piyungan.

“Jalan baru diaspal dua tahun lalu sudah rusak, karena sering dilalui truk pengangkut tanah urug,” keluh Sutrisno, warga Jalan Imogiri Timur, Imogiri, pekan lalu.

Sebagai warga biasa, Sutrisno mengaku tak bisa berbuat banyak. Ia berharap pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Suharsono-Halim bisa mengatur dan menertibkan penambangan perbukitan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan. Hanya, ia khawatir penambangan perbukitan akan berdampak pada rusaknya lingkungan dan memicu terjadinya longsor.

“Kami tidak keberatan dengan adanya penambangan perbukitan untuk urug. Tapi, mohon diatur, supaya tidak merusak jalan dan lingkungan,” kata Sutrisno berharap.

Menanggapi keluhan tersebut, Kabid Pengendalian Kerusakan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bantul Sunarso mengatakan, BLH sudah memberikan sosialiasi pada penambang perbukitan, agar mentaati aturan yang berlaku. Sesuai aturan, penambangan perbukitan harus dilakukan dari atas bukan samping/tepi. Hal ini untuk menjaga kelestarian alam dan menghindari dampak lingkungan. Seperti tanah longsor dan banjir.

“Penambangan perbukitan secara sembarangan juga mengganggu ketersediaan air tanah,” tegas Sunarso.

Selain itu, BLH Bantul minta pada penambang perbukitan segara menata ulang area tambang, agar tidak menganggu masyarakat. Perbukitan yang sudah selesai ditambang, segera diratakan. Kemudian ditanami pohon supaya tidak gersang.

“Sebelum memulai nambang, pengusaha sudah diminta kesediaan memulihkan bekas tambah, supaya tidak menyusahkan masyarakat sekitar,” tegas Sunarso.(mar/hes/ong)