KULONPROGO – Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan tantangan bersama. Terbentuknya pasar global dan persaingan bebas menjadikan kompetisi semakin sengit. Terutama dibidang sumber daya manusia (SDM) dan bidang ekonomi. Karang taruna harus merespons dengan tepat.

“Respons karang taruna DIJ terhadap pemberlakuan MEA dilatarbelakangi kekhawatiran adanya dampak sosial, mengingat temuan dari penelitian yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan 30 persen masyarakat Indonesia belum memahami pengertian dan manfaat MEA,” kata Ketua Karang Taruna DIJ GKR Condrokirono saat membuka forum Rapat Kerja Daerah IV Karang Taruna DIJ tahun 2016 di Gedung Kaca, Kompleks Pemda Kulonprogo, Sabtu (27/2).

Putri Kedua Raja Jogja ini menambahkan, dampak negatif pemberlakuan MEA bisa diantisipasi dengan mengembangkan konsep ketahanan sosial di tengah-tengah masyarakat. Rakerda IV Karang Taruna DIJ 2016 mengangkat tema “Peran Karang Taruna dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial di Daerah Istimewa Jogjakarta”.

Rakerda menghadirkan narasumber. Di antaranya Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna Didik Mukrianto SH, Bupati Kulonprogo dr Hasto Wardoyo SPOG, dan Kepala Dinas Sosial DIJ Drs Untung Sukaryadi MM. Rakerda diikuti seluruh pengurus Karang Taruna DIJ dan ketua Karang Taruna Kecamatan se-DIJ.

Ketua panitia pengarah Rakerda Danang Wijonarko mengatakan, rakerda juga merumuskan program kerja kepengurusan Karang Taruna 2016-2017. Termasuk merumuskan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait dengan karang taruna. Terutama soal kerja sama yang perlu dikembangkan pada tahun mendatang.

Kepala Dinas Sosial DIJ Untung Sukaryadi mengatakan, negara yang kuat harus memiliki harmoniasai kekuatan ekonomi, pertahanan, dan politik yang kuat. Harmonisasi itu kuncinya satu, komitmen mempertahankan Pancasila, UUD 45, dan NKRI.

“Kalau di Jogjakarta ada satu lagi komitmen. Yaitu UU Keistimewaan. Saya harap semua komitmen ttersebut dijaga sepenuhnya. Termasuk kearifan lokal. Karena saat ini rawan sosial, sehingga penekananannya adalah bagaimana memelihara harmonisasi dari intervensi kegiatan lain yang bertentangan dengan komitmen bersama,” katanya.(tom/hes/ong)