GUNAWAN/RADAR JOGJA
DEBAT: Tommy Harahap (kanan) melakukan negosiasi dengan warga Pantai Sadranan (1/3).
GUNUNGKIDUL – Pantai Sadranan, Pulegundes II, Sidoharjo, Tepus ditertibkan pemkab setempat. Beberapa rumah makan disegel. Penyegelan tersebut dianggap sebagai penindasan.

Penertiban dilakukan kemarin. Warga bersitegang dengan aparat pemkab. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tommy Harahap memimpin penertiban itu.

Warga merasa dianaktirikan. Mereka tidak diberi informasi cukup tentang pemanfaatan lahan Sultan Ground (SG). “Kenapa warga luar seperti Bu Slamet mudah mendapat izin kekancingan. Kami kok tidak?” protes Murbani, warga yang punya lahan di Sadranan.

Dia sebagai warga lokal sudah mengurus kekancingan. Warga siap jika harus mengeluarkan biaya. Namun belum terealisasi hingga kemarin.

Warga lain, Pardal, mengaku hanya ingin membuka usaha warung dan kamar mandi. “Kami warga lokal berharap mendapatkan perhatian. Jangan tebang pilih dalam menertibkan,” kata Pardal.

Dia berharap pemkab menghormati warga lokal yang sudah membuka akses wisata. Mereka membuka jalur wisata dengan padat karya. “Namun sekarang kami dipersulit,” sesal Pardal.

Sementara itu, aggota kelompok sadar wisata (pokdarwis) setempat Sakih mengatakan, hingga sekarang warga yang bernaung di bawah pokdarwis juga belum bisa memegang kekancingan.

“Di pantai Krakal misialnya, hingga kini para warga yang berusaha melakukan kegiatan usaha menggunakan lahan milik SG juga belum menerima kekancingan,” kata Sakih.

Tommy Harahap tidak menanggapi keluhan warga tersebut. Dia tetap melakukan penyegelan terhadap bangunan warga karena tidak mengantongi izin.

“Untuk sementara bangunan kami segel. Jika sudah memiliki izin bisa kembali beraktivitas,” kata Tommy. (gun/iwa/ong)