JOGJA – Masyarakat DIJ diminta tetap mewaspadai gerakan maupun organisasi mirip Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Karena ditemukan sejumlah gerakan dan organisasi yang ada di DIJ ditengarai memiliki pola sejenis dengan Gafatar. Hal itu terungkap dalam rapat kerja komisi A DPRD DIJ terkait dengan penanganan Gafatar kemarin (3/3).

“Informasinya dari pejabat Korem 072 Pamungkas. Basisnya memang tidak di DIJ, tapi beroperasi di wilayah DIJ,” kata Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto seusai mengikuti rapat tertutup tersebut, kemarin.

Menurut pria yang akrab disapa Inung, pihak korem memang belum menyebut nama-nama organisasi yang diduga sama dengan Gafatar tersebut. Pemberitaan Gafatar yang ramai, merupakan pemantik untuk mewaspadai gerakan serupa. Komisi A, merekomendasikan untuk menguatkan kembali ideologi Pancasila.

“Perlu tindakan preventif dan preemtif supaya kejadian serupa tidak terulang, yang menghabiskan energi kita,” tuturnya.

Politikus PAN tersebut menambahkan, selain pengawasan terhadap organisasi, pengawasan juga akan dilakukan terhadap warga eks Gafatar yang sudah dipulangkan. Pada kesempatan itu juga menyampaikan pesan dari paguyuban keluarga Gafatar, yang datang ke DPRD DIJ beberapa waktu lalu.

“Paguyuban dulu minta harus diungkap motif, modus dan penegakan hukumnya. Itu juga yang kami minta,” terangnya.

Sementara itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIJ Agung Supriyono mengatakan pengawasan terhadap warga eks Gafatar asal DIJ terus dilakukan. Selain oleh pemerintah kabupaten maupun kota, termasuk Pemprov DIJ juga akan ikut melakukan pengawasan. Meski diakuinya untuk mengembalikan seperti semula bukan perkara mudah.

“Masalah ideologi, akidah hingga psikologisnya kan juga harus diperhatikan,” harapnya.

Untuk penanganan supaya hal serupa tidak terulang, Agung meminta keterlibatan semua pihak. Mulai dari tingkat terkecil yaitu keluarga dan RT/RW. Juga perlu penyadaran terus menerus

“Supaya mereka juga menyadari yang mereka lakukan itu tidak pantas,” jelasnya.

Terkait dengan kemungkinan adanya organisasi serupa Gafatar di DIJ, Agung belum mau berterus terang. Dirinya beralasan belum saatnya bicara ada atau tidak organisasi serupa Gafatar di DIJ.

“Tapi secara normatif pengawasan terus dilakukan, termasuk yang dilakukan oleh pihak Kesbangpol di kabupaten atau kota,” terangnya. (pra/ong)