GUNUNGKIDUL – Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Gunungkidul nilainya cukup fantastis. Catatan dua tahun terakhir, tunggakan mencapai miliaran rupiah. Belum ada formula khusus memecahkan persoalan tersebut.

Kabid Pendapatan dan Pengembangan Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD) Gunungkidul Mugiyono mengatakan, besaran tunggakan wajib pajak mencapai Rp 4 miliar lebih. Terhitung mulai 2014 hingga 2015.

“Jadi, selama dua tahun itu nilai tunggakan PBB sebesar Rp 4.533.097.665,” kata Mugiyono kemarin (3/3).

Rinciannya, pada 2014 tunggakan Rp 1.599.411.915. Memasuki 2015 tunggakan PBB mencapai Rp 2.933.685.750.

“Ini belum dihitung dengan tambahan tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya. Pasti lebih banyak lagi. Datanya ada, tapi mesti dicari dan dibuka dahulu,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dari hasil penelusuran, tunggakan PBB disebabkan sejumlah faktor. Pertama, objek pajak berasal dari warga luar daerah, wajib pajak untuk fasilitas umum, dan setoran wajib pajak tertahan di pemerintahan terkecil (desa atau padukuhan).

“Jika PBB tertatahan di pemerintahan desa atau padukuhan kami bergerak lebih cepat karena objek jelas. Kalau tetap tidak memenuhi kewajiban kami akan menggandeng institusi dari kejaksaan negeri (kejari),” tegasnya.

Dikatakan, modus menahan PBB oleh oknum perangkat pemerintah desa menjadi persoalan tersendiri. Masyarakat sudah membayar, namun tidak segera diserahkan sesuai jalurnya.

“Kalau bertemu dengan masyarakat yang kritis, tentu akan didemo. Sudah membayar pajak namun belum disetorkan,” ujarnya.

Namun persoalan menahan PBB oleh oknum perangkat desa hanya sebagian kecil dari fenomena gunung es tunggakan wajib pajak. Pihaknya kesulitan menyelesaikan persoalan tersebut karena tersandung minimnya personel.

“Idealnya memang setiap wajib pajak jika bermasalah harus dikroscek dengan detail agar persoalan bisa diketahui,” ujarnya.

Terpisah, Anggota DPRD Gunungkidul Suhardono mendesak dinas terkait berkoordinasi dengan aparat keamanan jika diperlukan. Tindakan tegas wajib dilakukan agar semua tertib administrasi.

“Jadi, jangan sampai ada alasan petugas dari dinas kekurangan personel. Mereka harus telaten sesuai pekerjaan masing-masing,” kata politisi Partai Demokrat ini. (gun/iwa/ong)