PURWOREJO- Sebanyak 25 desa dari 469 desa penerima dana bantuan gubernur tahun 2015 masih bermasalah. Memang, secara fisik penanganan pembangunan beres. Tetapi mereka belum menyerahkan surat pertanggungjawaban (SPJ) ke Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (KBPM) Purworejo.

“Terbanyak di Kecamatan Grabag. Ada 15 desa yang belum menyetorkan SPJ,” kata Kabid Pemberdayaan Masyarakat KBPM Sri Wahjuningsih, kemarin (16/3). Dampak dari lambannya penyetoran ini berakibat pada pertanggungjawaban Kabupaten Purworejo untuk melaporkannya ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) Jawa Tengah. “Kami sudah berusaha ngoyak-oyak, tetapi memang desanya yang bandel,”tambahnya.

Dalam satu kasus, pihak desa malah melemparkan penanganan SPJ kepada pihak kecamatan. Bahwa nantinya pengurusan akan ditangani camat. “Dikatakan kalau sudah di camat akan beres. Saya balik bertanya, memang yang menerima dan menikmati pembangunan dari bantuan gubernur ini pak camat,” tambahnya.

Menurutnya, bantuan yang diproyeksikan untuk perbaikan infrastruktur di desa hanya sampai tahun 2015. Sementara di tahun 2016 ini sudah ditiadakan lagi. “Banyak manfaat dari adanya bantuan ini. Desa bisa mengalokasikan beberapa kegiatan yang tidak terdanai dari dana desa,” katanya.

Untuk menyelesaikan penyerahan SPJ yang masih tertahan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kecamatan untuk segera memberikan pendampingan ke desa-desa. Dengan begitu, permasalahan akan cepat teratasi. (cr2/din/ong)