GUNAWAN/RADAR JOGJA
KONSISTEN: Pengelola Pokdarwis Gua Pindul dan Pemkab Gunungkidul sepakat menegakkan perda satu destinasi satu pokdarwis di kantor Disbubpar kemarin (6/4).
GUNUNGKIDUL – Setelah lama mati suri, Perda 5/2013 tentang pengelolaan objek wisata oleh satu kelompok sadar wisata (Pokdarwis) akan dihidupkan lagi. Penegakan perda dan peraturan bupati (perbup) tersebut mengarah ke objek wisata yang selama ini kerap dirundung konflik yakni Gua Pindul, Bejiharjo, Karangmojo.

Eksekusi penegakan perda pengelolaan kawasan objek wisata Gua Pindul akan berlangsung pada Senin mendatang (11/4). Petugas diterjunkan untuk mengawasi dan memastikan perda tidak mandul.

“Taknisnya, petugas ditempatkan di mulut gua. Petugas diberi kewenangan mengizinkan atau melarang wisatawan masuk sesuai amanat perda maupun perbup,” kata Kabid Pengembangan Produk Wisata Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan (Disbubar) Gunungkidul, Hari Sukmono saat menerima perwakilan Pokdarwis Gua Pindul (6/4).

Dia mejelaskan, sesuai perda, tertulis bahwa satu destinasi hanya dibentuk satu sadar wisata. Selama ini hanya Pokdarwis Dewa Bejo yang ditunjuk sebagai pelaksana dan di dalamnya ada Panca Wisata, Wira Wisata dan Tunas Wisata.

“Jadi, kalau ada wisatawan masuk namun tidak melalui pokdarwis yang sudah ditetapkan maka tidak diizinkan masuk,” tegasnya.

Diakui, penegakan perda di awal sangat sulit. Bakal ada efek samping. Namun Heri meyakini, tujuan penegakan perda agar semua tertib. Efek positif dari ketertiban manfaatnya berdampak luas terhadap iklim kepariwisataan.

“Termasuk mengenai keberadaan joki. Tadi semua sudah sepakat, pokdarwis sepakat tidak mengakomodir keberadaan joki. Tolong diingat dan dijalankan karena ini kesepakatan kita bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Gunungkidul AKP Edy Purnomo mengatakan, aturan harus ditegakkan. Jika nanti di lapangan ada temuan pelanggaran aparat akan melaksanakan tugas sesuai aturan. “Kepolisian sudah menyiapkan police line,” kata Edy. (gun/iwa/ong)