GUNUNGKIDUL – Pemerintah desa (pemdes) harus terbuka berkaitan informasi dokumen publik. Namun, selama ini belum terjadi keterbukaan pemdes.

Riset LSM Yayasan Satu Karsa Karya (YSKS) menyimpulkan, kinerja perangkat desa layak dicurigai. Direktur LSM YSKS, Kangsure Suroto mengatakan, belum lama ini melakukan riset keterbukaan informasi publik pemdes di Gunungkidul. Untuk mengetahui transparansi pemdes.

“Faktanya, nol. Dari delapan desa yang kami tes semuanya tidak mau memberikan dokumen publik,” kata Suroto di Bangsal Sewokoprojo, Wonosari (7/4).

Padahal, dokumen publik pada saat dibutuhkan harus disediakan untuk publik. Namun, pada saat melakukan riset keterbukaan informasi publik desa pada 2015 hasilnya mengecewakan.

“Ternyata desa menganggap setiap dokumen resmi adalah rahasia. Lalu menjawab, itu bukan kewenanganya,” ujar Suroto.

Desa justru menanyakan alasan meminta dokumen RKPDes, APBDes, RPJMDes, LPj. “Padahal dokumen itu kan masyarakat berhak tau, kenapa tidak diberi?” tanya Suroto.

Masyarakat kesulitan memantau kebijakan pemdes. Bagaimana masyarakat mengetahui arah pembangunan desa jika data tidak dapat diakses atau dirahasiakan. “Mungkin selama ini masyarakat belum pernah minta dokumen tersebut,” katanya.

Kepada pemkab dia berharap sistem informasi desa (SID) dijalankan maksimal. Jangan hanya posting profil desa, namun juga menampilkan perencanaan desa, RPJMDes, RKPDes, APBDes bahkan LPj yang sudah diaudit BPKP.

“PPID kabupaten juga harus bergerak, harus dioptimalkan. Kalau tidak bergerak apa gunanya?” tegasnya.

Kasubag Kekayaan dan Keuangan Desa Setda Gunungkidul, Farkhan mengatakan, undang-undang keterbukaan informasi publik harus ditindaklanjuti dengan regulasi di daerah. Sehingga lebih detail dokumen apa saja yang harus dirahasiakan atau tidak.

“Jadi, regulasi ini memang membutuhkan waktu untuk mengubah mindset para pejabat,” kata Farkhan. (gun/iwa/ong)