KULONPROGO-Opsi mengangkat guru kontrak untuk menghadapi kekurangan guru SD mendapat perhatian serius dalam focus group discusssion (FGD) yang diselenggarakan IKIP PGRI Wates bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Kulonprogo di RM Girli, Wates, kemarin (7/4).

Rektor IKIP PGRI Wates Jumarin menyatakan, kekurangan guru SD di Kulonprogo diperkirakan mencapai 517 orang di akhir 2017. Kondisi itu menuntut Pemkab Kulonprogo segera menyiapkan program khusus sebagai solusi alternative. Sebab, peluang rekruitmen guru melalui jalur seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) terbentur moratorium. “Kalau mengangkat guru kontrak, ada risiko ekonomi. Tapi itu lebih baik daripada anak-anak tidak terlayani,” jelasnya.

Menurutnya, pada sasarnya semakin rendah jenjang pendidikan, peran guru justru semakin besar. Nah di situlah awal atau sentral proses pendidikan. Dengan demikian peran guru SD tidak bisa digantikan dengan media pembelajaran seperti jenjang di atasnya. “Kekurangan guru SD ini tidak bisa dipandang sebelah mata,” tegasnya.

Menurutnya, sembari menunggu kebijakan pusat, pemerintah daerah harus mencari solusi alternatif. Regrouping sekolah juga bisa menjadi alternatif untuk mengatasi kekurangan guru ini. “Jika satu daerah bisa melihat usia masuk SD minim tentu harus punya perencanaan jelas. Semisal usia masuk SD tinggal lima orang, sekolah bisa digabung dengan yang berdekatan,” ujarnya.

Jumarin mengungkapkan, penerapan regrouping bisa disiasati dengan model sekolah unit II. Misalnya SD kelas I-III tetap di SD lama. Sedangkan kelas IV-VI bergabung dengan SD induk atau unit II. “Memang ini belum ada dasar aturannya. Sehingga memang masih berisiko. Terlebih regrouping ini biasanya mendapat tentangan dengan warga,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Kulonprogo Sumarsana membenarkan, kekurangan guru SD per Maret lalu tercatat 282 orang. Jumlahnya akan terus bertambah hingga akhir tahun 2016, menyusul banyaknya guru yang memasuki masa pensiun.

Saat ini, kekurangan guru cukup terbantu dengan keberadaan guru honorer kategori II. Namun, pemerintah punya pekerjaan rumah untuk memberikan upah layak bagi mereka. Karena insentif dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten maupun provinsi belum mencukupi. “Regrouping masih terus diusahakan,” tambahnya.

Menurutnya, kebijakan itu telah diterapkan kepada enam sekolah dalam dua tahun terakhir. Tahun ini, kemungkinan ada satu sekolah lagi yang akan bergabung dengan sekolah lain. “Regrouping tidak mudah. Perlu memberikan pemahaman dan memohon pengertian masyarakat,” ujarnya. (tom/din/ong)