JOGJA – Beberapa kali kecelakaan yang dialami Trans Jogja belakangan ini, akhirnya direspon Anggota DPRD DIJ. Mereka mempertanyakan kinerja bus yang dioperasikan oleh BUMD DIJ PT Anindya Mitra Internasional (AMI). Tidak hanya itu, mereka meminta segera ada evaluasi.

Pengalaman buruk naik Trans Jogja, dirasakan langsung oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD DIj Arief Budiono. Dirinya menilai kondisi bus sudah tidak layak. Terutama 34 bus merk Hyundai yang sudah dioperasikan sejak 2008 silam.

“Saat naik seminggu yang lalu di dalam bus tercium bau menyengat dari kampas kopling . Bus juga ngereng, tanda kampas kopling tidak berjalan normal,” kata Arief dalam pertemuan dengan PT AMI di DPRD DIJ, kemarin.

Mengantisipasi kejadian buruk tidak terulang, DPRD DIJ meminta UPT Trans Jogja membuat laporan evaluasi pelaksanaan pelayanan setiap tiga bulan selama 2016 ini. Laporan evaluasi tersebut terkait dengan operasional Trans Jogja, kondisi kelaikan bus, hingga pengelolaan Biaya Operasional Kendaraan (BOK).

“Semua harus dilaporkan, sehingga jelas kalau ada kesalahan dimana letaknya,” pinta politikus PKS tersebut.

Menurut dia, pada 2016 ini hasik kesepakatan Pemprov DIJ, pengelolaan Trans Jogja sudah dialihkan ke PT AMI, dari sebelumnya PT JTT.

“Kenyataannya semua dilaksanakan tetap sama pengelola lama, PT JTT. Direktur masih dari PT JTT, karyawan masih mereka. Terus apa bedanya?” tanyanya.

Bahkan DPRD DIJ mengancam tidak akan merestui PT AMI untuk mengelola Trans Jogja kembali pada 2017 mendatang, jika kinerjanya tidak membaik. Tapi, jika PT AMI bisa menunjukan perbaikan kinerja, bisa diperpanjang.

“Kemarin itu kan tidak lelang, akhirnya diserahkan ke PT AMI. Tapi kalau masih tidak beres 2017 tidak usah mengelola lagi,” tegasnya.

Sementara itu Kepala UPT Trans Jogja Agus Minang menyatakan tidak keberatan dengan persyaratan pelaporan tiap tiga bulan. Untuk tiga bulan pertama baru akan dilaporkan pada 18 April nanti. Hal itu karena pada 25 Maret lalu ada insiden terkait bus Trans Jogja.

“Harus ada klarifikasi dulu dari PT AMI,” ujarnya.

Agus menambahkan, sebenarnya 25 bus tambahan yang merupakan hibah dari Kementerian Perhubungan akan tiba di DIJ pada 11 April 2016. Pada kesempatan itu diserahkan pula faktur yang nantinya digunakan untuk mengurus STNK dan BPKB bus tersebut. Namun begitu, 25 bus itu baru bisa digunakan 11 Mei 2016.

“Karena untuk pengurusan dari atas nama kementerian jadi milik BUMD butuh waktu biar bisa plat kuning,” tandas Agus. (pra/dem)