MUNGKID – Sebanyak 10 anggota Kepolisian Resort (Polres) Magelang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Mereka dari berbagai fungsi di Satuan Polres Magelang. Mayoritas anggota polisi ini berpangkat bintara seperti dari jajaran Sabhara, Satuan Reskrim, dan Satuan Narkoba.

Kepastian penggunaan narkoba ini setelah Polres Magelang menggelar tes urine mendadak. Ke-10 anggota polisi itu dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu (SS). Soal adanya 10 anggota positif memakai narkoba ini dibenarkan Kapolres Magelang AKBP Zain Dwi Nugroho.

“Ya, kami berupaya membersihkan narkoba di luar dan di dalam. Kami juga koordinasi dengan bupati, DPRD, dan Kodim untuk melaksanakan tes urine serupa bagi PNS,” ujar Kapolres Magelang AKBP Zain Dwi Nugroho kemarin (11/4).

Setelah dinyatakan positif narkoba, mereka kemudian diberi sanksi. Untuk sanksi, bisa saja ditunda pangkat dan juga penundaan jenjang pendidikan. Menurut Kapolres, pergaulan dan mental yang rendah dimungkinkan menjadi salah satu faktor aparat terjerumus dalam narkoba.

“Ini merupakan salah satu tantangan selama menjabat sebagai Kapolres,” katanya. Ia menjelaskan, pelaksanaan tes urine untuk mengetahui anggotanya bersih dari narkoba. Bagi yang positif narkoba, mereka menjalani sidang disiplin, pembinaan fisik, psikis dan rencananya akan direhabilitasi pertengahan April ini.

Para polisi yang menjadi pengguna narkoba ini juga sudah ditempatkan di tempat khusus. Bahkan, para anggota ini juga telah dibebastugaskan hingga mereka sembuh dan tidak menyentuh narkoba.

Selama menerima sanksi, mereka juga tetap menerima gaji sebagai anggota polisi dan masih wajib apel setiap harinya. “Namun, kegiatan mereka hanya sebatas kerja bakti dan mengikuti ceramah agama,” urainya.

Sementara Kasat Narkoba Polres Magelang AKP Eko Sumbodo menjelaskan, tes urine dilangsungkan secara mendadak. Kapolres berkeinginan terhadap anggotanya agar bersih dari narkoba.

Selain menggelar tes urine di Mapolres Magelang, ia juga berencana melakukan tes urine bagi PNS di Pemkab Magelang. Tujuannya untuk mewujudkan lingkungan pemerintahan yang bersih dari narkoba. (ady/laz)