PURWOREJO-Delapan rumah di Dusun Kebokuning 1 RT 2 RW 4 Desa Soko Kecamatan Bagelen, Purworejo belum bisa menerima jaringan listrik secara maksimal. “Selama ini sudah bisa menikmati listrik tapi dengan menyambung ke rumah warga yang lain,” kata Kepala Desa Soko Ruswandi kemarin (13/4).

Karena itu, Ruswandi meminta Pemkab Purworejo memberikan penambahan jaringan untuk mencukupi kebutuhan warga ini. Ya, warga di kawasan itu menurut Ruswandi selama ini terkendala ketiadaan tiang. Sehingga jaringan listrik dari PLN tidak sampai.

Posisi rumah berada di perbukitan dan jauh dari lokasi terakhir keberadaan tiang. “Kami sudah berusaha ke PLN tapi belum ada realisasi. Katanya di pemkab ada alokasi penambahan jaringan. Kami berharap keinginan warga ini bisa diwujudkan,” tambah Ruswandi.

Menurtnya, banyak alasan yang menjadikan masyarakat ingin memiliki jaringan sendiri. Antara lain tingkat bahaya yang ditimbulkan dari kabel dari rumah ke rumah dan daya maksimal yang diterima oleh warga. “Misalnya saja umur kabel juga tidak bisa lama. Karena karet penutup kabel utama akan getas (rapuh, Red) kalau terus dibiarkan. Potensi kesetrum tinggi dan mengurangi daya listriknya sendiri,” tambah Ruswandi.

Kasi Energi Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Purworejo Arief Lumaela menyatakan, sejak 2015 Pemkab Purworejo tidak bisa menganggarkan bantuan listrik baik pengadaan jaringan atau pemasaangan kwh meter kepada masyarakat. “Sempat muncul di APBD 2015, tetapi tidak bisa dilaksanakan.

Itu karena munculnya UU No 23/ 2014 tentang Pemerintah Daerah,” kata Arief.

Menurut Arief, dalam undang-undang dijelaskan bahwa pengadaan jaringan listrik baru dan sejenisnya diambil alih kewenangannya oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. “Praktis dengan adanya aturan itu, kegiatan yang telahdianggarkan di APBD 2015 gagal dilaksanakan. Begitupun dengan rencana kegiatan di tahun-tahun berikutnya,” ungkap Arief.

Kegiatan yang sudah dianggarkan tapi gagal dilaksanakan meliputi penambahan jaringan listrik di 50 dusun yang tersebar di 22 desa dan 6 kecamatan (Bruno, Kaligesing, Bagelen, Purwodadi, Purworejo, dan Grabag). Kegiatan lainnya adalah pemasangan biogas untuk 10 kelompok, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sollar home system (SHS) untuk 13 Kepala keluarga serta PLTS penerangan jalan umum (PJU) 1 kelompok. “Termasuk juga bantuan Kwh meter atau meteran baru untuk warga miskin sebanyak 1.045 KK,” kata Arief.

Dari kegiatan yang gagal dalam anggaran 2015 tersebut, menurut Arief, pemprov sudah mengganggarkan pemberian bantuan meteran kepada keluarga miskin sebanyak 358 dari total 1.045 KK. “Itupun baru akan turun di tahun 2017, tidak di tahun ini,” ungkapnya.

Dari data hasil usulan dari bawah, terdapat 111 dusun yang tersebar di 79 desa dan 10 kecamatan yang masih membutuhkan jaringan listrik baru. Perhitungannya, ada pedusunan yang sudah mendapat jaringan. Namun belum seluruh warganya menerima aliran listrik. Rencananya kebutuhan itu akan dicukupi bertahap hingga 2019. “Kalau jumlah keluarga miskin, usulannya ada lebih dari 1.500 KK. Tetapi setelah diverifikasi muncul angka 1.045 KK itu dan hanya disetujui 358 dari pemprov,” katanya.

Arief meminta pemahaman dari masyarakat karenapihaknya telah mensosialisasikan rencana kegiatan tersebut. “Kami minta maaf atas belum terealisasinya program ini. Karena terbentur aturan,” jelasnya. (cr2/din)