HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA
DIKAWAL POLISI: Tim Appraisal dari MBPRU didampingi perangkat Desa Glagah saat menilai sejumlah bidang tanah di Pedukuhan Sidorejo, Desa Glagah, Kecamatan Temon, kemarin (2/5).
KULONPROGO-Hari pertama ke lapangan, tim appraisal menerjunkan 27 tim, terdiri dari 81 orang. Mereka menyebar ke lima desa terdampak bandara meliputi Desa Jangkaran, Sindutan, Kebonrejo, Palihan, dan Glagah.

Setiap tim minimal menyelesaikan 20 bidang tanah, dengan target delapan hari selesai melakukan verifikasi data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Secara teknis kami menggunakan data BPN untuk verifikasi di lapangan,” kata Ketua Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik Mutaqqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Khasanah (MBPRU), Uswatun Khasanah, kemarin (2/5).

Menurutnya, jumlah tim yang diturunkan disesuaikan dengan luas lahan setiap desa. Seperti di Desa Palihan ada 12 tim, Desa Glagah ada 12 tim, sisanya di tiga desa lainnya. “Kami berkoordinasi dengan BPN untuk mencocokkan data. Itu termasuk jika kemungkinan ada data yang harus diklarifikasi kembali. Khususnya terkait luasan lahan,” tambahnya.

Uswatun menjelaskan, bagi warga yang menolak tanahnya dinilai, tim secara persuasif tetap memberikan kesempatan. Namun jika memang tidak diperkenankan, tidak akan dipaksakan. Konsekuensinya appraisal tidak bisa mengeluarkan hasil penilaian. “Yang kami nilai berdasarkan data BPN. Di luar itu bukan kewenangan kami,” tegasnya.

Menurut Uswatun, penilaian kemarin berjalan relatif lancar. Tim survei bahkan sudah masuk sampai ke dalam. Tidak hanya tanah yang ada bangunannya, tetapi juga ke tegalan dan sawah. “Artinya, hari pertama ini tidak ada masalah. Hanya untuk wilayah yang rawan tim kami berkelompok dan mendapat pengawalan polisi,” jelasnya.

Mengenai selisih tanah hasil pengukuran BPN dan data milik warga, Uswatun menegaskan itu menjadi ranah BPN. Di lapangan, ketika ada selisih akan dicatat, dan dilaporkan ke BPN.

Ketua Wahana Tri Tunggal (WTT) Martono menyatakan, warga WTT tetap konsisten menolak. Namun bagi warga yang boleh tanahnya diukur dipersilahkan. Mereka meminta untuk tidak ada pemaksaan. Warga WTT juga akan menjaga tanahnya untuk tidak dinilai. “Tim jangan sekali-kali memanipulasi data,” tegasnya.

Menurut Martono, proses penilaian tim appraisal ini tidak adil. Karena warga yang memiliki tanah, tetapi tim appraisal yang yang menentukan harga. “Terkait kapasitas tim aprraisal menurut pemerintah mereka yang memenangkan tander appraisal. Jadi apakah profesional atau tidak kami tidak tahu,” tanyanya. (tom/din)