KAYUH HARAPAN : Sejumlah siswa SMPN 36 Purworejo berangkat ke sekolah saat melintasi kawasan Ganggeng, Kabupaten Purworejo kemarin (3/5).
PURWOREJO-Tugas utama mereka sebenarnya adalah tenaga pengajar utama. Tetapi, guru tidak tetap (GTT) di sejumlah sekolah dasar di Purworejo masih harus merangkap untuk mengerjakan komputerisasi administrasi sekolah.

Ironisnya, kesejahteraan mereka sangat minim dan tidak mendapat penghasilan tetap dari Pemkab. “Ya, memang banyak tugas tambahan bagi GTT di sekolah. Itu sudah jamak terjadi,” kata Ketua Forum Kategori 2 (K2) Cabang Kabupaten Purworejo Joko Susilo kemarin (2/5).

Menurut Joko, selama ini pendapatan mereka hanya Rp 175.000 per bulan dari APBD I. Sedangkan anggaran dari pemkab tidak ada. “Ditilik dari pendapatan memang tidak banyak. Kami hanya berharap ada perhatian dari pemkab. Tidak harus setara UMK. Usulan kami tidak banyak,” tambah Joko.

Bersama dengan 757 anggota K2 baik yang belum tes atau gagal lulus tes, ditambah 76 anggota K2 tidak ikut tes, Forum K2 Purworejo berharap bisa mendapatkan honor sekitar Rp 250.000 per bulan. “Angka itu untuk menambah alokasi yang sudah ada dari provinsi,” tambah GTT SDN Sambeng, Kecamatan Pituruh ini.

Konon, usulan penambahan kesejahteraan ini telah diusulkan ke bupati dan diteruskan kepada Kementriaan Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta, beberapa waktu lalu. Mereka didampingi Komisi D DPRD Kabupaten Purworejo.

Ketua Komisi D DPRD Purworejo Rujiyanto mengatakan, memang GTT di Purworejo harus mendapatkan perhatian. Banyak GTT harus menjadi guru kelas di tingkat SD karena minimnya jumlah guru PNS. “Ada laporan yang masuk di sebuah SD ada yang guru PNS hanya satu ditambah satu PNS yang menjabat sebagai kepala sekolah,” kata Rujiyanto.

Dengan minimnya jumlah Guru PNS, banyak sekolah yang menerima keberadaan guru tidak tetap. Ini dimaklumi untuk memenuhi kebutuhan belajar anak. “Selayaknya GTT ini mendapat perhatian,” katanya.

Rujiyanto juga menyoroti keengganan guru-guru PNS untuk berada di kawasan yang jauh dari pusat kota. Akibatnya terjadi penumpukan guru PNS di kota tapi kekurangan di kawasan terpencil. “Ini harus dilakukan pemerataan,” imbuhnya.

Dalam hal ini, pemkab juga diminta tidak tutup mata dan memperhatikan kesejahteraan GTT yang ada di Purworejo dari semua jenjang pendidikan.(cr2/din)