AHMAD RIYADI/RADAR JOGJA
SIMBOLIS: Bupati Bantul Suharsono menyerahkan ijazah kepada lulusan SMA dan SMK yang ijazahnya tertahan di sekolah.
BANTUL – Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei kemarin menjadi momentum bersejarah lulusan di Bantul, terlebih mereka yang belum mendapatkan ijazah. Sebab, kemarin Bupati Bantul Suharsono menyerahkan ijazah milik 4.882 siswa SMA/SMK yang masih tertahan di sekolah.

Secara simbolis, penyerahan ijazah dilakukan oleh Bupati Bantul Suharsono pada upacara Hari Pendidikan Nasional di lapangan Paseban. Dari 4.882 ijazah tersebut, sebanyak 615 ijazah di antaranya milik siswa lulusan SMA. Ijazah tersebut ditahan sekolah karena ada tunggakan biaya operasional sekolah yang nilainya mencapai Rp 916 juta. Sedangkan ijazah milik lulusan SMK yang masih tertahan di sekolah sebanyak 4.267 ijazah. Nilai tunggakan mencapai Rp 9,7 miliar.

Namun demikian, tidak semua tunggakan akan dibayar Pemkab Bantul. Uang tunggakan yang akan dibayar Pemkab Bantul hanya berlaku bagi siswa dari kurang mampu. Sedangkan siswa dari keluarga mampu dan ekonomi kelas menengah diupayakan tetap diminta melunasi.

“Pihak sekolah akan berkomunikasi dengan orang tua siswa supaya ijazah putra-putrinya diambil,” kata Suharsono kepada wartawan usai upacara di Pendapa Parasamnya Pemkab Bantul, kemarin (2/5).

Suharsono menegaskan, penyerahan ijazah tersebut bagian dari janji kampanyenya saat pemilihan bupati dan wakil bupati Bantul pada Desember 2015 lalu. Baginya, semua warga Bantul memiliki hak yang sama terutama dalam mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

“Ke depan, saya tidak ingin ada ijazah yang tertahan di sekolah gara-gara orang tua siswa tidak bisa membayar biaya sekolah. Sebab, semua warga negera Indonesia berhak mendapatkan pendidikan,” tegas Suharsono.

Terpisah, Siswi SMA Pangudi Luhur Sedayu Margaretha Hari Novianti mengaku senang pemerintah melunasi tunggakan biaya sekolahnya. Menurutnya, ijazahnya ditahan sekolah karena memiliki tunggakan sebesar Rp 3,5 juta. “Dengan ijazah ini saya bisa melamar pekerjaan,” kata Novianti.

Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non-Formal Pemkab Bantul Masharun mengatakan, dari 615 siswa SMA pemilik ijazah yang tertahan, sebanyak 84 siswa ekonominya tergolong mampu. Nilai tunggakan 84 siswa tersebut sebesar Rp 109 juta. Orang tua ke-84 siswa tersebut sanggup membayar uang tunggakan kepada sekolah.

Sementara siswa dengan ekonomi menengah sebanyak 113 siswa. Setelah diajak komunikasi dengan pihak sekolah, mereka siswa bersedia membayar tunggakan. Hanya, mereka meminta waktu untuk melunasi tunggakan tersebut. Nilai tunggakan siswa ekonomi menengah sebesar Rp 184 juta.

“Sementara, ijazah milik siswa kurang mampu yang masih di sekolah ada sebanyak 418 ijazah. Nilai tunggakan 418 siswa miskin tersebut sebesar Rp 622 juta,” kata Masharun.

Selain ijazah milik siswa SMA, ada pula ijazah milik siswa SMK yang tertahan di sekolah. Jumlah ijazah milik siswa SMK yang masih berada di sekolah ada sebanyak 4.267 lembar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 886 ijazah merupakan milik siswa dengan ekonomi mampu yang nilai tunggakannya sebesar Rp 1,6 miliar. Sedangkan ijazah milik siswa dengan ekonomi menenangah sebanyak 990 siswa dengan nilai tunggakan sebesar Rp 2,3 miliar.

Selain penyerahan ijazah, secara simbolis Bupati Bantul Suharsono dan Wakil Bupati Abdul Halim Muslih menyerahkan kartu jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) kepada guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). Kartu Jamkesda tersebut diberikan kepada GTT dan PTT yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi. (*/mar/ila)