SLEMAN – Hampir setiap tahun sebagian siswa SMA/SMK merayakan kelulusan sekolah dengan corat-coret baju seragam, lalu dilanjutkan konvoi menggunakan sepeda motor di jalan raya. Hampir setiap tahun pula selalu terjadi gesekan sosial yang timbul dari aksi tersebut.

Menyikapi hasil pengumuman ujian nasional (unas) hari ini, Sabtu (7/5), Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Sleman melarang siswa konvoi sepeda motor.

Kepala Bidang Kurikulum dan Kesiswaan Ery Wirdayana menegaskan, jika larangan tersebut dilanggar pihaknya akan meminta sekolah menahan ijazah siswa yang bersangkutan.

Ery mengimbau manajemen sekolah agar menyiapkan perayaan kelulusan di lingkungan kampus dengan cara-cara unik. Misalnya, pentas seni, bakti sosial, atau membuat seremoni pengumuman di dalam sekolah. Guna menghindarkan corat-coret seragam, sekolah diimbau mewajibkan siswa berpakaian adat. Agar seragam sekolah bisa disumbangkan bagi siswa dari golongan warga kurang mampu. “Kami ingin pengumuman hasil unas disikapi dengan tertib. Jangan sampai ternodai dengan aksi-aksi tidak bertanggungjawab,” imbaunya kemarin (6/5).

Untuk mengantisipasi dampak negatif perayaan kelulusan siswa, Disdipora mendesak setiap sekolah melakukan pengawasan secara ketat kepada anak didik. Ery meyakini, sekolah yang mampu menciptakan kesibukan bagi para siswanya tentu bisa meminimalisasi kegiatan negatif perayaan kelulusan sekolah.

Event yang direncanakan SMAN 1 Kalasan bisa menjadi rujukan sekolah lain. Kepala Sekolah SMAN 1 Kalasan Tri Sugiharto mengatakan, sejak dua tahun lalu lembaganya rutin mengadakan seremoni sederhana untuk menyambut kelulusan siswa. Selain mewajibkan siswa kelas XII berpakaian adat, para orang tua/wali murid juga dihadirkan ke sekolah. Dengan demikian, proses pengawasan dan pembinaan tak hanya oleh guru dan pihah sekolah. Tapi, orang tua siswa juga bisa terlibat langsung. Tri menegaskan bahwa pencegahan hal-hal negatif perayaan kelulusan bukan semata-mata tanggung jawab sekolah dan pemerintah. Lebih dari itu juga menjadi kewajiban para orang tua siswa. Setidaknya, para orang tua bisa mencegah anak-anak mereka agar tidak terjerumus terlalu dalam pada euforia kelulusan sekolah.

“Kami menggelar aneka pertunjukkan dari siswa,” ujarnya.

Tri mengakui bahwa penyelenggaraan wisuda dengan pertunjukkan seni membutuhkan biaya cukup besar. Namun, baginya hal itu sebanding dengan ketertiban yang tercipta. “Lagi pula, sekolah sudah menganggarkan pelaksanaan itu. Terutama untuk konsumsi. Ini juga disetujui komite sekolah dan pemerintah,” jelasnya.

‪Senada dengan kebijakan Disdikpora, Tri menegaskan bahwa setiap siswanya yang terlibat konvoi akan dipanggil untuk diklarifikasi sebagai syarat mengambil Surat Tanda Tamat Belajar (STTB). (bhn/yog)