JOGJA – Sempat dikabarkan mendapat penolakan dari Pemkab Gunungkidul, pembangunan tem-pat pemukiman untuk gelandangan dan pengemis (gepeng) tetap di-lanjutkan. Tempat penampungan tersebut digunakan untuk para gepeng yang tidak diterima kelu-arganya lagi.Gubernur DIJ Sri Sultan Ha-mengku Buwono (HB) X menga-takan, penampungan itu dibangun bersama Kementrian social. Nanti-nya, bangunan tersebut tidak ha-nya menjadi tempat untuk tinggal, tapi juga disediakan lahan untuk bercocok tanam. “Karena kalau hanya dibina saja tidak efektif,” ujar HB X kemarin (6/5).Menurut Raja Keraton Jogja ter-sebut, setelah diterapkannya Perda No 1/2014 tentang Gelandangan dan Pengemis, sudah rutin digelar operasi. Hasilnya terdapat warga DIJ maupun luar DIJ yang tertang-kap. Untuk gepeng non DIJ akan dipulangkan ke daerah asal. “Yang warga DIJ, kalau keluarganya tidak mau menerima ya kami openi (ra-wat, Red),” jelasnya.

Selain diberi tempat tinggal, para gepeng yang terjaring ope-rasi juga akan dibekali dengan keterampilan. Seperti untuk bertani atau keterampilan lainya. “Kemarin ada yang butuh nikah ya kami nikahkan,” jelasnya.HB X juga membantah jika di-katakan Perda Gepeng tersebut tidak efektif. Pemprov DIJ sudah rutin melakukan operasi. Hasil-nya terdapat lebih dari 500 gepeng yang terjaring operasi. Dari jum-lah tersebut, 23 persen di anta-ranya merupakan warga DIJ.Kepala Dinas Sosial DIJ Untung Sukaryadi mengatakan, proyek pembangunan pemukiman un-tuk gepeng tetap di Nglanggeran Gunungkidul. “Proses tetap di-lanjutkan. Sekarang kami inten-sif berkomunikasi menjelaskan ke mereka,” kata Untung. (pra/din)