BANTUL – Pemkab Bantul tak mau dipusingkan dengan keluhan pegawai pemerintahan yang menganggap selisih tunjangan kinerja (tukin) antara staf dan pejabat terlalu njomplang. Sekretaris Daerah Riyantono mengkliam bahwa besaran tukin yang diterima setiap pegawai negeri sipil (PNS) telah sesuai rumusan. “Semua sudah terukur,” ujar pria yang akrab disapa Toni kemarin (6/5).

Sebagaimana diketahui, mulai awal tahun ini pemkab menerapkan kebijakan single payment (SP). Kebijakan itu memiliki konsekuensi hilangnya berbagai item honor dan tunjangan kesejahteraan. Sebagai gantinya, pemerintah mengeluarkan tukin, yang penilaiannya berdasarkan standar kinerja setiap pegawai. Dari situ, muncul banyak keluhan dari kalangan staf pemerintahan yang menilai besarnya selisih tukin antara staf dan pejabat tidak relevan.

Toni menjelaskan, tukin terdiri atas statis dan dinamis. Tukin statis mengacu pada penilaian berdasarkan sejumlah pertimbangan. Misalnya, nilai jabatan, faktor penyeimbang kelas jabatan, indeks harga nilai jabatan, hingga daftar hadir (presensi).

Karena alasan itulah Toni menilai wajar jika besaran tukin statis antar PNS berbeda. Toh, pejabat yang telat mengisi daftar hadir melalui aplikasi finger print juga terkena dampak pengurangan tukin.

“Sekdane nek telat, yo, dikurangi,” tegasnya.

Demikian pula penerapan tukin dinamis. Toni mengatakan, beberapa item yang menjadi acuan penilaian, diantaranya, nilai jabatan, faktor penyeimbang kelas jabatan, indeks harga setiap jam pekerjaan, dan jumlah poin pekerjaan. “Rumusan dan nilainya disusun pihak ketiga. Kemudian dituangkan dalam peraturan bupati,” lanjut Toni.

Hasil rumusan itulah yang selanjutnya disinkronkan dengan kemampuan keuangan daerah. Nah, terkait tukin tersebut Pemkab Bantul mengalokasikan anggaran hingga Rp 48 miliar di APBD 2016.

“Nggak mungkin dong pegawai yang baru masuk (tukin) sama dengan kasi,” tandasnya.

Kendati demikian, Toni mengakui bahwa besaran tukin setiap pegawai bisa berubah setiap saat. Masih ada hal yang perlu dibenahi. Mengingat penerapan SP pada awal 2016 terkesan dipaksakan. Apalagi, di Indonesia hanya kabupaten Bantul yang menerapkan kebijakan itu saat ini. “Kami menerapkan kebijakan itu sekarang karena desakan dari DPRD Bantul,” ucap Toni yang sebenarnya ingin menerapkan kebijakan SP per 2017.

Di sisi lain, terkait bupati dan wakil bupati yang juga menerima tukin, Toni menegaskan bahwa hal itu sah. Dia mencontohkan, remunerasi yang diterima sejumlah pejabat di beberapa kementerian yang notabene bukan PNS. Kendati demikian, menurut Toni, Bupati Suharsono dan Wakil Bupati Abdul Halim Muslih belum bersedia menerima tukin.

“Kalau bupati dan wakil bupati tidak menerima tukin lalu dapat tambahan dari mana. Wong honor sudah nggak ada,” ungkapnya.

Kabag Organisasi Sigit Widodo menambahkan, kebijakan SP akan dievaluasi setiap tahun. Itu bukan hal yang tidak mungkin. “Besaran tukin bisa berubah. Tapi, rumusan baku seperti nilai jabatan tidak bisa diotak-atik,” katanya.

Naik turunnya anggaran, lanjut Sigit, tergantung kekuatan keuangan daerah. (zam/yog)