JOGJA – Komisi A DPRD DIJ mendesak Pemprov DIJ segera mengumumkan hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang telah berlangsung beberapa waktu lalu. Desakan ini mengemuka karena sejumlah posisi terutama eselon IIA dan IIB di lingkungan pemprov sudah terlalu lama lowong.

“Kalau terus dibiarkan kosong akan mengganggu roda organisasi. Terutama bisa berdampak pada penyerapan anggaran,” kata Sekretaris Komisi A Heri Sumardiyanto, kemarin (8/5).

Heri mencatat sedikitnya ada delapan jabatan eselon IIA dan IIB yang lowong. Posisi itu adalah kepala dinas kesehatan, kepala dinas koperasi dan UKM, kepala dinas komunikasi dan informatika, kepala dinas pertanahan dan tata ruang. Juga kepala pelaksana harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan staf ahli gubernur. Semua jabatan itu adalah level eselon IIA.

Sedangkan untuk posisi eselon IIB terdiri kepala biro administrasi perekonomian dan sumber daya alam serta wakil kepala dinas kebudayaan. Dari pemantauannya, lelang jabatan itu telah memasuki pleno. Itu karena seluruh tahapan telah dilalui. “Kami berharap proses pleno bisa berlangsung cepat. Syukur Mei sudah ada pelantikan,” katanya.

Selain menyoal lambannya pengisian jabatan eselon IIA dan IIB, Heri juga mengkritisi keberadaan sekretariat Parampara Praja. Sampai sekarang posisi sekretaris Parampara Praja juga belum terisi. Padahal lembaga ini memegang peran vital dalam pelaksanaan keistimewaan DIJ.

“Belum ada pejabat definitifnya, tapi sebagaian anggaran sudah terserap untuk berbagai kegiatan,” sindirnya.

Terkait dengan pleno yang sekarang dilakukan tim seleksi, sebuah sumber di Kepatihan membenarkan masih berlangsung. Meski demikian, ada bocoran beberapa nama yang diproyeksi lolos seleksi untuk kemudian menduduki pos-pos yang kosong. Nama-nama yang muncul semua dari pemprov dan tak ada dari kabupaten maupun kota se-DIJ yang sempat turut mendaftar.

Beberapa nama itu antara lain Direktur RS Grhasia drg Pembajun Setyaningastutie MKes. Sesuai latar belakang ilmunya, Pembajun disebut-sebut bakal diplot sebagai kepala dinas kesehatan. Dia akan menggantikan dr Arida Oetami yang beberapa waktu lalu dimutasi sebagai kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIJ.

Selain Pembajun, juga ada nama birokrat perempuan lainnya yang berpeluang moncer. Dia adalah Intan Mestikaningrum yang saat ini menjabat salah satu kepala bidang di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIJ. “Intan kemungkinan besar promosi jadi kepala Dinas Koperasi dan UKM,” ujar sumber itu.

Nama lain yang disebut-sebut lolos adalah Hananto Hadipurnomo. Mantan kepala bidang tata ruang Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIJ itu diproyeksi menjadi kepala dinas pertanahan dan tata ruang. Sedangkan untuk kepala dinas komunikasi dan informatika mengarah pada Roni Primanto Hari yang sekarang menjabat salah satu kepala bidang di instansi tersebut.

Untuk jabatan lain seperti kepala pelaksana harian BPBD DIJ ada dua nama yang bersaing ketat. Yakni Sekretaris BPBD Heru Suroso dan Dwiarto Setyabudi yang sebelumnya pernah bertugas di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIJ. Sedangkan untuk kepala biro administrasi perekonomian dan SDA kandidatnya mengarah pada Bayu Haryana (salah satu Kabid di Dinperindag DIJ) dan Biwara Yuswantara yang sekarang Kabid Pemerintahan Bappeda DIJ. Adapun wakil kepala dinas kebudayaan ada beberapa kandidat. Di antaranya Rusdiyanto (salah satu kepala UPT Dinas Sosial), Kabid Mutasi Pegawai BKD Prapto Nugroho, dan Sekretaris Dinas Pariwisata DIJ Rose Sutikno. “Untuk staf ahli masih dinamis,” bisik sumber itu. Terpisah, Kepala BKD DIJ R. Agus Supriyanto tak menampik bila pleno tim seleksi masih berjalan.

Rapat pleno telah berlangsung sejak 28 April lalu. “Sudah mengerucut tapi belum fix. Nanti kalau sudah pasti saya kabari,” kilahnya.

Agus mengatakan, tim seleksi ingin semua pembahasan tuntas pada Mei ini. Sebab, ketua tim seleksi yang juga menjabat Sekprov DIJ Ichsanuri pada awal Juni mendatang akan purna tugas. Karena itu, tim akan bekerja keras sebelum Sekprov pensiun hasil seleksi telah disepakati. “Nanti langsung dilaporkan ke gubernur. Keputusan terakhir termasuk agenda pelantikan ada di tangan beliau,” ungkapnya.

Agus kembali menegaskan, mereka yang menjadi peserta seleksi berpeluang ditempatkan tidak seperti posisi yang dilamar. Menurut dia saat menjalani seleksi, khususnya saat uji gagasan telah dikonfirmasi terkait itu. “Mereka telah meneken pernyataan di atas materai,” jelas birokrat yang pernah menjadi kepala Kantor Pengelolaan Pendapatan Daerah (KPPD) DIJ di Sleman ini. (kus/ila)