MUNGKID – Pemerintah Pro-vinsi Jawa Tengah (Jateng) se-cara resmi mengeluarkan dua izin penambangan galian go-longan C di wilayah Kabupaten Ma gelang. Dua izin tersebut ter-sebar di dua titik kawasan Me rapi. Pemprov menyatakan, dua izin tambang ini sudah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

Dua usaha penambangan yang sudah resmi mengantongi izin dari Pemerintah Provinsi Jateng yakni atas nama Sariyanto (39 hektare) dan Bumi Selaras (10,28 hektare). Untuk izin usaha pe-nam bangan (IUP) atas nama Sariyanto, wilayah penambangan yang diajukan di Dusun/Desa Nglumut, Kecamatan Srumbung. Sedangkan Bumi Selaras di Desa Ngablak, Srumbung.

“Penerbitan IUP ini melalui tiga tahapan. Yakni penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berdasarkan informasi tata ruang dari kabupaten, me-lengkapi dokumen-dokumen, serta mengajukan izin eksplo-rasi pertambangan,” ujar Ke-pala Balai Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah Wilayah Solo Soeseno saat berkunjung ke Magelang.Pemprov mengeluarkan dua izin usaha pertambangan pada bulan ini.

Perizinan usaha per-tam bangan dengan alat berat ter sebut dikeluarkan karena se-lu ruh persyaratan dinilai telah lengkap. Setelah mengeluarkan dua izin, tiga permohonan peri-zinan yang sama juga akan se gera diterbitkan dalam waktu dekat.Adapun tiga pengajuan peri-zinan yang tengah diproses dan akan keluar dalam waktu dekat yaitu Bumi Lestari (Desa Kemi-ren, Srumbung) seluas 20 hektar, Barokah Merapi (Desa/Kecama-tan Dukun) seluas 17 hektare, dan Supriyanto (Sawangan) 10 hek tare. IUP yang telah diterbitkan, memiliki waktu kontrak dua tahun. Selanjutnya, pengusaha diberikan kesempatan untuk memperpanjang dua kali.

“Se-benarnya IUP memiliki masa berlaku maksimal lima tahun. Tapi karena beberapa per-timbangan, menjadi dua tahun saja. Namun bisa diperpanjang dua kali,” ujarnya.Soeseno menegaskan, para pengusaha pertambangan yang telah memiliki IUP, memiliki kewajiban reklamasi lahan. Hal itu dijaminkan bentuk uang da-lam bank sebesar Rp 1,3 miliar atau sesuai dengan luasan wi-layah penambangan. Jaminan reklamasi ini dibayarkan mela-lui bank sebelum izin keluar.

“Nantinya, uang jaminan re-klamasi tersebut dapat diambil jika pengusaha telah melakukan kewajibannya. Namun, jika tidak, pemerintah yang akan meng-gunakan uang itu untuk rekla-masi. Kalau masih kurang uang-nya, pengusaha wajib menang-gung kekurangan itu,” ungkapnya.

Sementara, selama kegiatan penambangan berlangsung, pe-merintah provinsi akan melaku-kan pengawasan melalui inspek-tur tambang yang dimiliki oleh masing-masing pengusaha. Teru-tama tanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan rekla-masi. Pengawasan akan dilakukan minimal dua kali dalam setahun. “Selain reklamasi, inspektur tambang juga berkewajiban mengawasi kegiatan pe nam-bangan di dalam wilayah ko-ordinat peta. Serta jumlah alat be rat yang bisa beroperasi se-suai studi kelayakan,” jelasnya.

Salah satu pengusaha pertam-ba ngan Sariyanto, mengaku te-lah menyiapkan 10 alat berat ser ta 50 dump truk untuk opera-sional penambangan setelah izin keluar. Dia bekerjasama dengan PT Surya Karya Setiabudi (SKS). “Kami akan melakukan kegia-tan penambangan di lahan yang masuk Dusun/Desa Nglumut serta sebagian Desa Sudimoro. Lahan itu punya warga, tadinya berupa lahan salak namun men-jadi tidak produktif karena ter-kena erupsi Merapi.

Luasan la han yang diajukan dalam WIUP se luas 53 hektar, namun yang di izinkan dalam IUP hanya 39 hek tare,” urainya.Dengan luas lahan tersebut, diperkirakan bisa menambang sekitar 8 juta kubik pasir setiap tahun. Juru Bicara PT SKS Anang Imamuddin menambahkan, selama melakukan pe nam ba-ngan, pihaknya berkomitmen terhadap lima hal. Yakni taat izin, taat hukum, taat lingkungan, taat akademi, dan taat sosial. “Kami juga akan mengelola penam bangan dengan profe-sional. (ady/din/ong)