HANYA dalam hitungan bulan, 37 orang meninggal sia-sia karena menenggak minuman beralkohol oplosan. Februari lalu 24 nyawa melayang di Sleman, Bantul, dan Jogja karena oplosan. Baru-baru ini 13 nyawa kembali melayang karena kasus serupa.

Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X menilai berjatuhannya peminum yang meninggal akibat oplosan karena rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, HB X memerintahkan pemkab dan pemkot di DIJ untuk melarang penjualan minuman keras (miras) atau minuman beralkohol (mihol) dan miras oplosan
Bahkan sudah terdapat Perda DIJ nomor 12/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Mihol serta Larangan Minuman Oplosan. “Korban sudah berjatuhan, tapi masyarakat masih ngoplos,” ujar HB X ketika ditemui di Kompleks Kepatihan, kemarin (16/5).

HB X mengaku, pemerintah sudah mengeluarkan instruksi hingga membuat peraturan supaya tidak menjual minuman beralkohol maupun oplosan di warung-warung. Tapi, diakuinya, tidak bisa mengatur peng-gunaannya di rumah-rumah. Menurut HB X, hal itu sudah menjadi bagian privasi masing-masing individu. “Saya kan tidak bisa mema-suki hukum privasi, tidak bisa mengatur orang mau minum (miras oplosan) atau tidak,” ujarnya.

Razia besar-besaran maupun pemberian hukuman berat, me-nurut Raja Keraton Jogja tersebut, belum menjamin tidak akan membuat pelaku jera dan berhenti minum oplosan. Tindakan dari pemerintah tersebut hanya men-jaga peredaran mihol atau miras serta melarang oplosan. “Hukum apapun tidak akan berjalan kalau tidak ada ke sadaran dari masyarakat,” tuturnya.

Diakuinya butuh proses untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. Sudah menjadi ke-biasaan peminum untuk men-campur bahan tertentu supaya minumannya makin keras. Tapi, kebiasaan mengoplos tersebut berdampak pada kesehatan. “Tidak tahu mereka (peminum) itu ngerti tidak, makin keras minumannya hati bisa makin kecil dan mengeras,” jelasnya.

Sementara, peredaran miras atau mihol tak hanya menyebab-kan kematian. Juga merupakan penyebab dari tindakan kejahatan lain. Seperti pemerkosaan, per-kelahian, sampai pembunuhan. Sadar akan bahaya miras itu, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) DIJ membentuk Satuan Tugas ( Satgas) Antimiras.

“Satgas antimiras sudah ber-hasil terbentuk saat ini. Juga sudah sering memberikan edukasi maupun informasi kepada masyarakat,” ujar Ketua PWPM DIJ Iwan Setiawan, kemarin (16/5).Iwan menjelaskan, ke beradaan satgas antimiras ini muncul dari elemen masyarakat untuk menciptakan situasi Kota Jogja kondusif. Satgas tersebut berisikan organisasi lain di Jogja yang peduli untuk mencegah kerusakan generasi penerus melalui miras.

“Banyak kasus kriminalitas maupun tindakan asusila yang hampir selalu dibarengi atau diawali konsumsi minuman keras,” katanya.Iwan menegaskan, sebenarnya di DIJ, baik di kabupaten dan kota, sudah memiliki regulasi terkait pengendalian miras. Tapi, tetap saja kecolongannya lebih banyak daripada tidaknya. “Ini yang harus menjadi perhatian semua pihak,” jelasnya.

Dosen Universitas Aisyiyah ini mengatakan, seharusnya regu-lasi terkait miras menjadi dasar awal setiap pemerintah untuk mengendalikan maupun me-nertibkan peredaran miras. PWPM berharap agar regulasi di daerah berupa perda, perwal maupun perbup mampu meng-akomodasi setiap jenis miras yang selalu berkembang.

“Jangan hanya macan kertas. Tapi lemah di penegakkannya,” ucapnya.Dia mengingatkan, dampak dari peredaran miras ini tak bisa dipandang sepele. Dari beragam kasus yang terjadi di berbagai daerah, sudah ter bukti miras merupakan biang pe nyakit masyarakat. “Sebagai lumbungnya kaum intelektual, harus bisa mem-bebaskan diri dari miras,” pesan-nya. (pra/eri/ila/ong)