PEREDARAN minuman keras (miras) di DIJ, termasuk di antaranya di Bantul sulit ter-bendung. Produsen maupun penjualnya seolah tak pernah kapok. Itu tampak dari masih banyaknya penjual miras yang beroperasi. Juga, produsen miras oplosan
Nah, mengantisipasi hal itu, DPRD Bantul mendesak revisi Perda No 2 tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol. “Revisi sangat perlu. Ini sudah darurat,” tegas Ketua Fraksi PKS DPRD Bantul Amir Syarifudin di ruang kerjanya, kemarin (17/5).

Amir tak menampik, regulasi di Bantul yang mengatur miras paling progresif se-DIJ. Itu merujuk sejumlah aspek. Mi-salnya, proses penyidikan. Satpol PP selaku PPNS tanpa proses panjang bisa menyeret produsen maupun pemilik miras ke p engadilan usai terjaring razia.

Tanpa menunggu hasil uji labo-ratorium atas kandungan zat miras yang disita. Kemudian, pada aspek hu-kuman, Pasal 40 ayat 1 Perda N0 2 tahun 2012 menyebutkan, setiap orang atau perusahaan yang melanggar diancam dengan denda maksimal Rp 50 juta atau kurungan maksimal tiga bulan.

Kendati begitu, politikus kelahiran Sitimulyo, Piyungan ini melihat ada beberapa poin materi perda yang perlu diper-baiki. Di antaranya, perlunya penambahan batas minimal sanksi hukuman.

“Hukuman minimal harus dibuat seberat mungkin. Biar kapok,” tandasnya.

Upaya revisi perda bisa me lalui sejumlah pintu masuk. Seperti legislatif, eksekutif, bahkan do-rongan masyarakat. Dia me-negaskan, upaya menekan pe-redaran miras harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama. “Karena asal-usul kri-minalitas dari miras,” bebernya.

Ketua Fraksi PPP Eko Sutrisno Aji menambahkan, semangat revisi perda untuk memberikan efek jera. Agar tak ada lagi pro-dusen maupun penjual miras di Bumi Projo Tamansari. Walaupun, ketentuan dalam perda terkait penjualan, peredaran, hingga sanksi sudah cukup sempurna.

Terkait penjualan, misalnya. Hanya tempat tertentu yang diperbolehkan menjual, meski-pun jenis minuman beralkohol golongan A. Yakni, miras dengan kandungan etanol 1 persen hingga 5 persen. Hanya hotel berbintang, restoran dengan tanda talam kencana, dan talam selaka, serta klub malam yang diperbolehkan.

Apalagi, mi numan beralkohol golongan B (kan-dungan etanol lebih dari 5 per-sen hingga 20 persen) maupun golongan C (kandungan etanol lebih dari 20 persen hingga 55 persen). Pendapat berbeda justru di-ungkapkan Kepala Satpol PP Bantul Hermawan Setiaji. Me-nurutnya, perda No 2 tahun 2012 sudah sempurna. Itu terbukti dengan menurunnya jumlah penjual miras belakangan ini.

“Triwulan pertama kami aman-kan 1.900-an botol miras dan enam jeriken ciu. Berikutnya hanya 57 botol miras,” ungkap-nya.

Bekas Kepala Kantor Penge-lolaan Pasar ini melihat ber-kurangnya jumlah miras tak terlepas dari dukungan Pe-ngadilan Negeri Bantul. Dalam beberapa putusan, majelis hakim kerap menjatuhkan vonis denda cukup tinggi. Kisaran Rp 20 juta hingga Rp 25 juta. “Penjual kecil pada lari. Sekarang mungkin tinggal penjual gede,” ungkapnya.

Sementara itu, payung hukum untuk penjualan peredaran miras maupun minuman beralkohol (mihol) di Kota Jogja masih meng-gunakan Peraturan Daerah (Perda) No 7 tahun 1953. Tapi, untuk izin penjualannya, sudah diatur di Perda No 2 tahun 2005 tentang Izin Gangguan.

“Di perda hanya hotel ber bintang tiga ke atas yang boleh menjual miras,” tandas Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan (Dinzin) Kota Jogja Setiyono.Dia menegaskan, untuk pen-jualan minuman beralkohol di Kota Jogja hanya khusus hotel berbintang tiga. Dinzin sama sekali tak mengeluarkan izin peredaran di tempat lain.

“Mereka (hotel berbintang tiga) juga harus mengantongi SIUPP Minuman Beralkohol,” jelasnya.

Hotel bintang tiga ini tak serta merta bisa mengantongi izin khusus menjual mihol. Dinzin tetap me-lakukan verfiikasi terhadap hotel tersebut. Di dalam Perda Izin Gangguan itu, ada peraturan mengikat penjualan harus di-lakukan di ruangan tertutup.

Lalu, apakah mihol dari hotel berbintang tiga ini bisa dibawa ke luar hotel? Secara tegas di Perda Izin Gangguan, mengatur penjualan mihol di luar hotel harus kembali mendapatkan izin khusus. Artinya, pembeli akan mendapatkan surat khusus melalui hotel berbintang tiga itu, dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Jogja. Dari perda tersebut, Setiyono memastikan, Pemkot Jogja tak mengeluarkan izin penjualan miras nonhotel.

Jika ada pen-jualan miras, baik yang resmi produksi pabrik maupun oplosan, bisa dipastikan tak mengantongi izin.Kepala Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja Nurwidihartana me-ngungkapkan, peredaran miras di Kota Jogja selama ini selalu kucing-kucingan dengan pe tugas. Saat ini sangat sulit menemukan penjualan miras.

Diakui, miras oplosan memang sulit tersentuh hukum. Tak hanya faktor kelihaian menjajakan minuman setan secara sembunyi-sembunyi. Peraturan Daerah (Perda) No 7 tahun 1953 tentang Penjualan tak bisa menjerat penjual miras oplosan. Tapi, ada alternatif sebenarnya. Penyidik PNS Satpol PP DIJ bisa mengenai pidana bagi penjual dengan Perda 12 tahun 2015 tentang Peredaran Mihol dan Minuman Tradisional.

“Pernah kami menggerebek penjualan miras oplosan di So-srowijayan. Penjualnya ternyata pintar, menolak disidik. Akhirnya kami kenai Perda No 2 tahun 2005 tentang Izin Gangguan,” jelas Kepala Seksi Operasional Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja Bayu Laksmono, kemarin (17/5).

Dia menuturkan, untuk operasi penjualan miras oplosan biasanya bekerja sama dengan Polresta. Mereka yang melakukan pe-nyidikan dan bisa dikenai pidana KUHP dan UU Makanan. Solusi alternatif untuk memberantas penjualan miras oplosan, yakni melalui PPNS Satpol PP DIJ. Mereka bisa menggunakan Perda No 12 tahun 2015. Di aturan itu, penjual miras oplosan bisa dikenai sanksi pidana kurungan tiga bulan penjara. Serta, ancaman denda Rp 50 juta. “Sekarang tinggal hakimnya. Karena kami hanya menyampaikan tuntutan saja,” jelasnya.

Bayu mengakui, di sekitar Terminal Giwangan memang menjadi pusat penjualan miras. Baik miras oplosan maupun miras bermerek. Dintib Kota Jogja kerap menjerat penjual di kawasan tersebut.

Merespons kemandulan perda milik Kota Jogja, wakil rakyat di DPRD Kota Jogja sepakat untuk merevisi perda lama itu. “Tapi efektivitasnya sejauh mana perda itu bisa menjerat. Kalau memang DIJ bisa (men-jerat) ya tinggal koordinasi di lapangan,” tandas Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Jogja Untung Supriyanto. Legislator dari Umbulharjo ini mengatakan, upaya revisi perda telah lama diwacanakan Fraksi PPP. Tapi, tak bisa masuk prioritas pembahasan.

Padahal, perda tersebut bisa menyelematkan generasi muda. Wali Kota Haryadi Suyuti me-nyoroti soal pengawasan ling-kungan. Keberadaan penjualan miras baik oplosan maupun bermerek hanya bisa dideteksi dari lingkungan sekitar. “Jangan hanya diam. Atau malah ikut-ikutan. Rusak donyane,” ujar HS, sapaannya.

Di Sleman, Satpol PP mengakui semakin kesulitan melacak peredaran miras nonpabrikan. Para penjual miras nonpabrikan ini semakin ketat dalam membangun jaringan. Kepala Seksi (Kasi) Operasional dan Penertiban Pol PP Sleman Sri Madu menjelaskan, kini para penjual miras nonpabrikan telah memiliki pelanggan tertentu dalam memasarkan produknya. Cara ini mempersulit Satpol PP untuk membatasi ruang gerak peredaran miras di Sleman. “Biasanya mereka bertransaksi melalui pesan-pesan khusus. Dan yang dilayani yang dikenal saja dan kemudian diantar,” jelas Sri ditemui di kantornya.

Dia menjelaskan sebelumnya peredaran miras oplosan banyak dipasok dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Di kawasan tersebut menjadi tempat produksi alkohol. Namun, setelah pihak ke polisian melakukan pengawasan terhadap pendistribusian, banyak produsen mencari di tempat lain yang tidak diketahui.

Nah, bila masih didapati penjual miras oplosan yang sama dengan kejadian sebelumnya, ini di-sebabkan ringannya hukuman yang diberikan kepada penjual oplosan. Sebab di pengadilan, para pelaku dikenakan humukan tindak pidana ringan (tipiring) sesuai dengan peraturan daerah. Hukuman yang diberikan ter-bilang ringan.

“Kalau cuma menggunakan perda hukuman kurungan mak-simal tiga bulan dan denda yang dijatuhkan biasanya Rp 2 juta sampai Rp 5 juta,” jelasnya. (zam/eri/bhn/ila/ong)