BANTUL – Komisi Pemberan-tasan Korupsi (KPK) mulai mem-buka “bazaar”. Satu per satu barang sitaan hasil kejahatan rasuah dihibahkan ke daerah, sesuai kebutuhan. Kabupaten Bantul, salah satunya. Sekreta-ris Daerah Pemkab Bantul Ri-yantono memastikan hal itu. Jatah hibah yang bakal diterima berupa unit armada pemadam kebakaran (damkar) dan bus.

Kendati demikian, hibah dari lembaga antirasuah ini berbeda dengan umumnya bantuan serupa dari pusat. Bukan ber arti pemkab tak mengeluarkan ang-garan sepeser pun. Sebab, ban-tuan harus diambil sendiri oleh calon penerimanya. Karena itu, Pemkab Bantul harus merogoh kocek APBD untuk membawa pulang bantuan hibah tersebut, sekaligus mengalokasikan dana untuk perawatannya. “Kondisinya rusak karena di-onggrokke,” jelas Toni, begi sa-paan akrab Riyantono, kemarin (17/5).

Meskipun rusak, Toni memas-tikan bantuan armada damkar yang diperkirakan berjumlah tujuh atau delapan unit itu ma-sih baru. Hanya, kondisinya tidak terawat karena lama tak dipakai. “Ada beberapa sparepart yang perlu diperbaiki,” lanjutnya.Nah, untuk kepentingan ter-sebut, pemkab masih mengutak-atik sumber anggaran agar bisa segera membawa pulang hibah tersebut. Sekaligus biaya pe-rawatannya.

“Nek duit ono. Tapi, prosesnya bagaimana? Karena dari awal be-lum dianggarkan,” ucap pejabat asal Baturetno, Banguntapan itu.Menurut Toni, ada beberapa opsi sumber anggaran yang bisa dipakai. Memakai pos ang-garan tak terduga APBD 2016. Atau melalui APBD Perubahan 2016. Atau menggunakan cor-porate social responsibility (CSR) perusahaan. “Ini perlu dikomunikasikan dengan banyak pihak. Biaya-biayanya masih kami hitung,” katanya.

Terlepas dari persoalan itu, Toni menilai bantuan hibah ter-sebut sangat bernilai. Meskipun pemkab harus merogoh saku APBD. Sebab, jika membeli sen-diri anggaran yang harus dikelu-arkan jelas lebih besar. Untuk satu unit armada damkar atau bus saja diperkirakan bisa me-nelan dana hingga miliaran rupiah. Jika terealisasi, armada damkar ini akan menambah jumlah unit armada milik Badan Penang-gulangan Bencana Daerah (BPBD). Dengan begitu, respon time 15 menit penanganan kebakaran bisa terwujud.

“Nanti, kan bisa ditempatkan di kecamatan-kecamatan yang rawan (kebakaran),” tandas pria yang juga kepala BPBD Bantul.Sementara itu, tiga unit bus akan digunakan untuk antar jemput siswa sekolah. Untuk menghindar-kan mereka terlambat sampai sekolah karena masalah lalu lintas. Itu juga sesuai visi dan misi Bupati Bantul Suharsono dalam bidang pendidikan. “Ini (hibah) juga karena upaya pak bupati,” ucapnya.

Pelaksana Harian Kepala BPBD Bantul Dwi Daryanto menam-bahkan, saat ini BPBD hanya memiliki tiga unit armada dam-kar. Menurutnya, jumlah tersebut jauh dari ideal. Karena itu, Dwi mendorong segera terwujudnya hibah armada damkar dari KPK tersebut. (zam/yog/ong)